NASIONAL, Zenta Inovasi – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sepakat melanjutkan program-program yang sudah dilakukan di Indonesia Timur, meski ada transisi pemerintahan.
“Program IFAD akan terus berlanjut. Dan program IFAD ini termasuk salah satu hal yang sangat kita rekomendasikan di antara-program-program penting lainnya. Ini harus dilanjutkan siapapun menteri yang akan melanjutkan posisi saya,” tegas Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 27 Juni 2024, melansir kemendesa.go.id.
Ia menjelaskan, program tersebut menyasar ketahanan pangan serta peningkatan gizi dan pendapatan keluarga masyarakat pedesaan di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Kalau ini enggak lanjut akan ada beberapa dampak negatif. Sudah ada sekian ribu kepala keluarga yang sudah berproses, ada sekian ratus pendamping yang sudah melakukan kerja pendampingan dengan bagus. Kalau ada program baru, program yang ini kita selesaikan sampai tuntas maka kemudian kita mulai program baru,” sambungnya,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Asia-Pasific IFAD, Rihanna menilai, program yang sudah dilaksanakan selama lima tahun terakhir sangat penting dilanjutkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin terlatih serta konsep yang lebih matang dari sebelumnya.
Pertimbangan ini dinilai penting karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membuat masyarakat siap menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global, dan fluktuasi harga pangan dan energi.
“Karena ini adalah program besar, program yang memberikan banyak insight untuk masyarakat jadi kalau tidak berlanjut justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dulu tahun 2019, kita juga menghadapi banyak tantangan. Saat ini seharusnya kita sudah bisa melanjutkan karena berbagai tantangan khususnya sisi SDM bisa kita penuhi,” pungkasnya.
Kerja sama ini akan dilanjutkan sampai 2027 mendatang. Saat ini, rencana tersebut terus diproses dengan dikirimnya surat kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sebelumnya melakukan pembahasan dengan Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan sebagai K/L terkait.
Alamat Redaksi :