NASIONAL, Saurus Trans Inovasi – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk terus berkolaborasi dan bersinergi.
“Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa,” tegasnya, saat memberi pengarahan dalam forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah, di Jakarta, Selasa (10/10).
Mendes menekankan, percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sangat membutuhkan peran aktif dari pemda tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Terbukti, dari total Rp124 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada 2023 yang berasal dari dari kabupaten/kota mencapai Rp47 triliun atau setara 38 persen. Sedangkan, yang berasal dari provinsi senilai Rp4 triliun atau 3 persen.
Kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan pemda hingga 2030 fokus untuk memenuhi sasaran SDGs Desa.
Ia mengungkapkan, di saat dunia pesimistis dengan target SDGs global pada 2030, Indonesia justru sangat optimistis karena telah dibreakdown hingga ke level desa.
Sepanjang 2031 hingga 2045, sinergi akan fokus untuk menguatkan posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045.
Dengan rincian 0 persen desa sangat tertinggal, 100 persen desa maju dan mandiri, 100 persen BUMDesa Maju, nol daerah tertinggal dan 100 persen kawasan transmigrasi berdaya saing.
“Selain melalui kesepakatan dokumen, sinergitas harus dijalin sehari-hari melalui komunikasi intensif antara Kementerian dan Lembaga pada tingkat pusat dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten/kota,” paparnya.
(Sumber: Siaran Pers Kemendes PDTT)
Alamat Redaksi :