NASIONAL, Zenta Inovasi – Dalam rangka mempercepat pembangunan desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, mengajak mahasiswa untuk mengikuti pelatihan Program Pemberdayaan Pembangunan Desa.
“Kita berharap disini ada pelopor pembangunan desa. Kita banyak program-program pelatihan itu. Khusus untuk mahasiswa dengan perlakuan dan metodologi yang berbeda. Harapannya adalah semakin tinggi perhatian kita di dalam proses pembangunan didesa,” ungkapnya, di Kampus Universitas Gunung Cirebon, Jawa Barat pada Kamis, 20 Juni 2024, melansir kemendesa.go.id.
Ia mengatakan, pembangunan desa pada hakekatnya ada dua hal yang substantif, antara lain pembangunan bidang aparatur dan pembangunan bidang pemberdayaaan.
Selain itu kata ia, kunci keberhasilan pembangunan di desa yakni data mikro by name, by addres, by location warga, keluarga dan lingkungan.
“Nah, kita terus berupaya agar data mikro ini menjadi basis utama. Dan, ini bukan sekedar mengubah cara pandang tapi mengubah paradigma cara berpikir paling mendasar,” ujarnya.
Ia menekankan, jika hal itu bisa diterapkan, maka apapun yang terjadi dalam proses pembangunan yang ada di desa pasti akan baik.
“Dulu perencanaan pembangunan didasarkan pada keinginan. Tapi, kita berupaya maksimal agar tidak didasarkan pada keinginan melainkan kebutuhan,” terangnya.
Ia menambahkan, permasalahan utama di dalam perencanaan pembangunan adalah ketidaktahuan adanya suatu masalah. Sehingga, solusinya cuma satu yakni data.
“Data menjadi salah satu kunci dalam segala hal. Inilah yang kita ubah dari data makro menjadi mikro. Kalau ini terwujud, maka saya yakin seluruh perencanaan pembangunan akan terjawab permasalahannya,” pungkasnya.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam level pemerintahan, pemerintahan desa lebih transparan dibandingkan pemerintahan diatasnya.
Pasalnya, mulai dari penyusunan APBDes, penyusunan rencana kerja pembangunan dan lainnya selalu melibatkan representasi masyarakat.
“Jadi, tidak hanya dihadiri perangkat desa, tapi juga harus ada keterwakilan kelompok di masyarakat. Apalagi, dalam transparansinya juga harus ditampilkan ditempat-tempat stragtegis. Transparansi di level pemerintahan yang sangat terbuka hanya ada didesa,” ujarnya.
Alamat Redaksi :