PALU, Saurus Trans Inovasi – Dalam rangka mendukung penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Desa/Kelurahan tangguh bencana, khususnya menghadapi potensi ancaman gempa dan tsunami.
Program ini bekerjasama dengan Bank Dunia melalui Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP) dan menggandeng PT.Prismaita Cipta Kreasi selaku konsultan. Kegiatan tersebut untuk wilayah 3 dilaksanakan di 4 provinsi pada 9 kabupaten/kota dengan sasaran di 54 desa/kelurahan yang merupakan kawasan dengan kategori risiko bencana tsunami sedang dan tinggi.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan Fasilitator Desa dan Kelurahan untuk wilayah Sulawesi Tengah, dilaksanakan pada tanggal 4-12 September 2023. Pembukaan pelatihan fasilitator Desa dimulai pada tanggal 5 September 2023.
Pada kesempatan itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Akris Fatah Yunus ,MM dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan dengan tingkat risiko bencana yang ada, semua daerah membutuhkan dokumen-dokumen kajian risiko bencana, untuk menjadi acuan agar bisa menjadi desa tangguh bencana.
“Dari semua Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi tengah, baru 6 Kabupaten yang memiliki dokumen, sementara lainnya belum memiliki dokumen kajian risiko bencana. Kedepannya kita coba mendorong pembuatan dokumen Rencana Kontigensi secara umum atau satu dokumen saja, yang membedakan hanyalah pada skenario,” jelasnya.
Lanjutnya, tugas Fasilitator Desa adalah memfasilitasi kegiatan dimasyarakat, membuat regulasi seperti Perdes, dari hasil yang menjadi dokumen kajian risiko bencana. Kemudian, program rencana aksi akan didorong melalui penganggaran dana desa.
“Saya sangat mendukung perekrutan fasilitator dari orang-orang desa intervensi program tersebut, sehingga mereka juga akan menjadi aset daerah nantinya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tugas lainnya juga adalah, ketika dokumen sudah ada, disusul dengan rencana aksi, kemudian mendorong untuk membentuk Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana).
Akris Fatah mengatakan, saat ini pihaknya juga mendorong agar daerah yang memiliki potensi wisata, bisa menjadi daerah wisata tangguh bencana.
“Saat ini kami sedang mendorong daerah untuk menjadi desa wisata tangguh bencana dalam perubahan anggaran, Donggala akan menjadi contoh awal untuk Desa Wisata Tangguh Bencana,” bebernya.
Sementara itu, Perwakilan BNPB Fadli, membacakan sambutan Direktur Kesiapsiagaan BNPB, mengatakan, Indonesia diberkahi alam yang sangat indah tetapi tidak terlepas juga dari banyak ancaman bencana. Sehingga risiko bencana perlu untuk diketahui dan disadari bersama.
“Keberadaan Fasilitator Desa/Kelurahan, menjadi sosok insan yang peduli dan tangguh untuk bersama sama kita membangun desa/kelurahan kita dari semua potensi risiko bencana. Semoga fasilitator ini dapat selalu menjadi sosok pembaharu sebagai agen perubahan untuk mengarusutamakan upaya pengurangan risiko bencana dimana dia berasal,” tutupnya.
(Sumber : Wakil Koordinator RMC Wilayah 3)
Alamat Redaksi :