Jakarta, Zenta Inovasi – Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamen Mendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 28 Juli 2026.
Pertemuan yang dilakukan bersama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPP Adkasi) tersebut membahas isu pengelolaan anggaran dan stabilitas fiskal daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Parigi Moutong Alfres Masboy Tonggiroh serta Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Faisan Badja.
Dalam kesempatan itu, Alfres menyampaikan aspirasi terkait penataan transfer keuangan daerah dan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH). Ia meminta agar penyaluran anggaran pusat ke daerah dapat dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran guna menunjang pembangunan infrastruktur lokal.
Sementara itu, Faisan Badja menyoroti beban belanja pegawai, khususnya pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPRD Parigi Moutong mengusulkan agar pemerintah pusat memfasilitasi regulasi yang memungkinkan pembiayaan PPPK ditanggung sepenuhnya (100 persen) melalui APBN.
Pengalihan beban pembiayaan tersebut dinilai penting untuk mencegah tergerusnya Dana Alokasi Umum (DAU) daerah. Dengan demikian, porsi APBD kabupaten memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
”Kami membawa aspirasi ini agar porsi penggunaan DAU di daerah dapat lebih proporsional. Jika pemerintah pusat tidak mengambil alih pembiayaan tersebut, ruang gerak APBD untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan sangat terbatas,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, pihak DPRD Parigi Moutong berharap Kemendagri dapat meninjau kondisi objektif di daerah dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan alokasi anggaran nasional.
Alamat Redaksi :