NASIONAL, Zenta Inovasi – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan, Indonesia berencana impor beras sebesar lima juta ton pada tahun 2024.
“Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi,” ungkap Anggota Komisi IV DPR, Slamet, saat ditemui oleh Parlementaria, di Kota Palembang, Senin, 29 Januari 2024, melansir dpr.go.id.
Ia menegaskan, rencana impor beras bukan langkah antisipatif. Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023. Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor sebesar 3,06 juta ton beras pada tahun 2023.
Ia menyoroti soal kebijakan tersebut, sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.
Dibandingkan impor beras, ia mendorong Pemerintah Indonesia berupaya berbenah diri. Satu diantaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional.
Ia mengingatkan, tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani. Ia menegaskan ketika musim panen seharusnya Pemerintah Indonesia menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor.
Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan konsisten anjlok akibat kebijakan pemerintah yang terus melakukan impor.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, juga mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk memperbaiki data beras stok nasional.
Menurutnya, data ini vital untuk mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.
“Basis datanya dari mana? Perlu kita pertanyakan mengapa harus impor (beras)? Memang impor (beras) ini sebenarnya untuk siapa? Kalau bisa stabilisasi, masa serap gabah petani rendah ketika panen. Mengapa harus impor sebanyak itu?” tandasnya.
Adapun, rencana impor beras hingga 5 juta ton pada 2024 muncul lantaran adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.
Meningkatnya permintaan akan pangan pasca pandemi COVID-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global dan berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.
Masih dari sumber yang sama, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini masih bersifat antisipatif.
Nantinya pemerintah akan melihat hasil panen tahun ini sebelum melakukan impor. Apabila hasil panen tidak bagus maka impor dilakukan.
Alamat Redaksi :