Parigi Moutong, Saurus Trans Inovasi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, menggelar diskusi publik Kajian Risiko Bencana (KRB) Tsunami Skala Kabupaten/Kota, di ruang rapat BPBD, Jumat 22 September 2023.
Kalak BPBD Parigi Moutong, Idran dalam sambutanya mengatakan, dokumen ini sangat dibutuhkan oleh daerah dan akan menjadi acuan dalam kesiapsiagaan bencana tsunami.
BPBD kata dia, sangat mengharapkan sumbangsih pemikiran dan data pendukung lainya dari jajaran OPD terkait, Instansi, lembaga, ormas, media masa, perwakilan masyarakat untuk kelengkapan dokumen KRB Tsunami ini.
Konsultan BNPB, Kurnia Hakim, selaku penyusun dokumen KRB Tsunami dalam pemaparanya mengatakan, masyarakat perlu menyadari tingginya ancaman dan kerentanan terhadap tsunami. Hal itu bisa dilihat dari catatan sejarah bencana tsunami di Indonesia.
Sehingga, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan katangguhan bangsa dalam menanggulangi tsunami. Kesadaran untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) ini mencapai puncaknya setelah kejadian tsunami Aceh 2004.
Belajar dari bencana 2018, prioritas utama peningkatan ketangguhan bencana terletak bidang investasi dalam pengurangan reka bencana, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas sistem peringatan dini, kapasitas manajemen darurat dan perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
Tujuan dan hasil yang diharapkan dari KRB ini yaitu, tersampaikannya hasil olah data dan informasi penyusunan Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Tsunami.
Juga tersampaikannya penilaian ketahanan daerah dan penilaian kesiapsiagaan masyarakat. Serta teridentifikasi akar masalah Kabupaten Parigi Moutong mengenai potensi dan dampak tsunami.
Kemudian rencana tindaklanjut dan komitmen daerah terhadap penyusunan dokumen KRB di Kabupaten Parigi Moutong.
Pada diskusi tersebut, perwakilan Bappelitbangda Ketut Sudiara mengatakan, dalam penyusunan dokumen ini perlu ada tim untuk mengawal dan mengevaluasi secara berkala, sehingga data yang digunakan untuk dasar kebijakan program penanggulangan bencana tsunami merupakan data yang valid dan terus diperbarui sesuai kondisi terkini.
Sementara perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan, Made Kornelius memberikan masukan, tim penyusun perlu merekomendasikan penanaman mangrove secara berkelanjutan, terutama didaerah yang dikategorikan memiliki risiko tinggi.
“Seiring perkembangan daerah, pembukaan lahan pesisir baik untuk pemukiman atau tambak, perlu diantisipasi dengan adanya aturan yang mengharuskan untuk menjaga kawasan konservasi yang tujuanya mengurangi dampak jika terjadi bencana tsunami,” tandasnya.
Berdasarkan data dan catatan sejarah, kejadian tsunami yang menimbulkan korban jiwa terbesar di Indonesia yaitu Aceh (2004) korban 227,898 jiwa, Pantai Lampung (1883) korban 36,000 jiwa, Pulau Flores (1992) korban 2,500 jiwa, Pulau Banda (1899) korban 2,460 jiwa, Pulau Banda (1674) korban 2,243 jiwa, Palu (2018) korban 2,037 jiwa, Pulau Bali (1815) 1,200, Pangandaran (2006) 664, Kepulauan Mentawai (2010) 456, Banyuwangi (1994) korban 250 jiwa.
Penyusunan RKB Tsunami ini melibatkan BPBD, Bappeda, BMKG, BPS, SAR, Dinas PUPRP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas KKP, Dinas Perhubungan, DLH, Dinas Perumahan Rakyat, BUMN, PMI, Lembaga Usaha Akademi / Perguruan Tinggi, Media, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, TNI, Polri, DP3AP2KB, LSM/Tokoh Masyarakat.
Diketahui, BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melalui pembiayaan dari Bank Dunia melaksanakan kegiatan mendukung DRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project / Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia) di Wilayah Timur.
Penyusunan KRB Tsunami di Parigi Moutong ini menggandeng PT Prospera Consulting Engineers, selaku konsultan.
Alamat Redaksi :