NASIONAL, Saurus Trans Inovasi – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang berpolemik terkait keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 tidak perlu diubah atau direvisi.
“Kalau misalnya tiba-tiba dalam proses perjalanannya ada revisi dan sebagainya, tentu banyak konsekuensi terhadap kita semua, khususnya mengenai keterwakilan perempuan yang diamanatkan UU Pemilu minimal 30 persen,” ungkap Saan Mustopa beberapa waktu yang lalu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, melansir dpr.go.id.
Menurutnya, ketentuan mengenai keterwakilan perempuan harus tetap sama seperti yang diatur PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Ia menilai, apabila mengubah aturan itu akan menimbulkan konsekuensi pada berkurangnya keterwakilan perempuan.
Ia mengatakan, partai politik peserta Pemilu 2024 sejatinya patuh pada beleid tersebut dalam mengupayakan keterwakilan perempuan.
“Kita juga ingin melakukan penguatan agar yang namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik itu bisa kita wujudkan. Sudah tiga kali pemilu politik afirmasi ini kita terapkan, kita lalui,” ujar Legislator Nasdem itu.
Di sisi lain, Komisi II DPR telah memutuskan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tak perlu direvisi. Keputusan itu diambil setelah mendengar pendapat dari sembilan fraksi di DPR.
Sebelumnya, KPU merevisi PKPU 10/2023, khususnya norma Pasal 8 ayat (2) mengenai ketentuan penghitungan 30% yang memungkinkan keterwakilan perempuan di bawah 30%.
Dalam revisi tersebut KPU membuka kemungkinan pembulatan desimal ke bawah jika perhitungan 30% keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.
Melansir dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44591/t/Legislator+Minta+Peraturan+KPU+tentang+Keterwakilan+Perempuan+Tidak+Diubah
Alamat Redaksi :