Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang baru dilantik, Sunarti, melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil.
Pesan tersebut disampaikan Erwin saat melantik Sunarti sebagai Kepala Disdikbud definitif di Kantor Camat Mepanga, Kamis 5 November 2026.
Ia berharap kepemimpinan definitif di lingkungan Disdikbud dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan yang telah berjalan, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi sektor pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong.
Erwin secara khusus menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program yang telah diperjuangkan pemerintah daerah, mulai dari revitalisasi sekolah, bantuan seragam gratis, hingga penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Menurutnya, Sunarti telah terlibat langsung dalam upaya memperjuangkan sejumlah program tersebut selama menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud.
Karena itu, ia berharap pengalaman tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah revitalisasi sekolah. Erwin mengungkapkan, pada 2025 Kabupaten Parigi Moutong hanya memperoleh alokasi untuk lima sekolah. Sementara pada 2026, pemerintah daerah awalnya mendapat alokasi tujuh sekolah.
Namun, melalui koordinasi dan komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta jajarannya, jumlah penerima program meningkat menjadi hampir 114 sekolah dengan nilai anggaran mendekati Rp40 miliar.
“Awalnya tahun 2026 kita dijanjikan tujuh sekolah. Tetapi setelah kita menghadap dan berkomunikasi dengan Pak Menteri dan Dirjen, akhirnya hampir 114 sekolah bisa mendapatkan program revitalisasi, dengan anggaran hampir Rp40 miliar,” ungkapnya.
Selain revitalisasi sekolah, Erwin meminta program seragam sekolah gratis terus dilanjutkan dan diperluas. Program yang sebelumnya menyasar siswa SD dan SMP negeri tersebut telah diperluas kepada siswa madrasah tsanawiyah pada 2026.
Pemerintah daerah juga merencanakan perluasan cakupan program pada 2027 dengan memasukkan madrasah ibtidaiyah sebagai penerima bantuan.
“Pada 2027, cakupannya direncanakan bertambah hingga madrasah ibtidaiyah,” kata dia.
Di sisi lain, penanganan Anak Tidak Sekolah menjadi pekerjaan yang perlu terus mendapat perhatian Disdikbud. Erwin menyebut, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sekitar 2.000 anak yang sebelumnya tidak mengenyam pendidikan telah kembali bersekolah.
“Kurang lebih 2.000 anak yang sebelumnya tidak sekolah sudah kembali bersekolah. Ini menjadi capaian yang harus kita jaga dan terus tingkatkan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pemerataan akses pendidikan masih menghadapi kendala, terutama di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan jangkauan sekolah. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah jarak sekolah bagi lulusan SD yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah terpadu satu atap yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan.
Usulan tersebut telah mendapat respons dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data dan lokasi yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut rencana pembangunan.
Erwin berharap Sunarti bersama seluruh jajaran Disdikbud dapat mengawal berbagai upaya tersebut, terutama memperkuat pendataan ATS dan memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Saya berharap Sunarti bersama jajaran Disdikbud Parigi Moutong dapat melanjutkan berbagai program tersebut, sekaligus memperkuat pendataan ATS dan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil,” pungkasnya.
Diketahui, pelantikan Sunarti sebagai Kepala Disdikbud definitif sebelumnya sempat tertunda menyusul adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palu terkait proses seleksi jabatan tersebut.
Erwin menjelaskan, penundaan dilakukan untuk menunggu kepastian proses hukum. Saat itu, ia menyampaikan bahwa apabila pihak penggugat memenangkan perkara, proses seleksi Kepala Disdikbud harus diulang. Namun, jika gugatan tidak berlanjut, pelantikan dapat dilaksanakan.
“Waktu itu, saya menunda pelantikan karena ada gugatan di PTUN Palu. Saya sampaikan, kalau yang bersangkutan menang, berarti proses seleksi Kepala Dinas Pendidikan harus diulang. Tetapi kalau tidak, kita lanjutkan pelantikan,” ujar Erwin.
Ia mengatakan gugatan tersebut telah dicabut sekitar sepekan sebelum pelantikan sehingga proses pengisian jabatan dapat dilanjutkan.
Pelantikan definitif ini sekaligus mengakhiri masa tugas Sunarti sebagai Plt Kepala Disdikbud yang telah berlangsung cukup lama. Erwin menyebut pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi pemerintahan dan pengembangan karier ASN untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Alamat Redaksi :