Bappelitbangda Parigi Moutong Petakan Wilayah Prioritas Penanganan Kematian Ibu dan Anak

Bappelitbangda Parigi Moutong Fokus Verifikasi Program 'Berani' dan Tekan Angka Stunting di 2026
Foto: Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Idran. (Tantri/ZI)

Parigi Moutong, Zenta Inovasi– Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan angka kematian ibu dan anak.

Kedua pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan intervensi tidak hanya bertumpu pada data statistik, tetapi juga mempertimbangkan faktor penyebab kematian di masyarakat.

Bacaan Lainnya
Example 728x250

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan, pengumpulan data dilakukan melalui sejumlah aplikasi serta penelusuran data secara manual dari puskesmas.

Hasilnya kemudian dianalisis untuk mengetahui kondisi pelayanan kesehatan sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang masih ditemukan di lapangan.

Namun, menurutnya, angka statistik saja belum cukup menjelaskan persoalan yang menyebabkan kematian ibu dan anak. Karena itu, Bappelitbangda juga melakukan penggalian informasi secara kualitatif melalui diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) dilakukan di Mepanga, Palasa, Tinombo, Parigi, Parigi Selatan dan Sienjo.

“Kita susun RAD ini dengan dua sumber data. Secara kuantitatif kita pakai aplikasi dan data dari puskesmas, tetapi kita juga melalui secara kualitatif. Kita lakukan itu sehingga sebenarnya persoalan yang ada di sana bisa kita dapatkan,” jelas Irdan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 6 November 2026.

Dari hasil pengumpulan dan analisis data tersebut, Bappelitbangda menetapkan dua kriteria dalam menentukan wilayah prioritas atau lokus intervensi. Pertama, kecamatan dengan angka kematian tertinggi, dan kedua, wilayah yang memiliki faktor risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kematian ibu dan anak.

Untuk menentukan prioritas, pihaknya menggunakan sistem skoring berdasarkan tiga aspek, yakni angka kematian ibu, kematian neonatal, serta kematian bayi. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.

“Jadi kriteria lokus itu ada dua, kematian yang tertinggi dan risiko yang memungkinkan terjadi kematian. Itu menjadi prioritas kita untuk melakukan intervensi,” ungkapnya.

Irdan menyebutkan, terdapat enam kecamatan seperti Kecamatan Mepanga, Palasa, Tinombo, Toribulu dan Tada yang menjadi fokus awal pemetaan intervensi.

Penetapannya ini kata Irdan, tidak semata-mata berdasarkan tingginya angka kematian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi wilayah yang berpotensi mengalami kasus serupa.
Lebih jauh, hasil pendalaman melalui FGD justru memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu dan anak tidak seluruhnya bersumber dari aspek medis. Sejumlah faktor sosial budaya dan ekonomi turut memengaruhi keterlambatan ibu hamil mendapatkan pertolongan kesehatan.

Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam sejumlah kasus, keputusan untuk membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan tidak sepenuhnya berada di tangan ibu yang bersangkutan.

“Secara sosial pengambilan keputusan itu bukan pada ibu hamilnya. Justru ada di lingkungan keluarga. Suami kadang-kadang tidak punya kapabilitas untuk memutuskan karena dianggap tidak punya pengalaman,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut antara lain ditemukan pada keluarga yang masih tinggal bersama orang tua. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa menjadi hambatan bagi ibu hamil untuk memperoleh pertolongan ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan segera.

Menurut Irdan, setiap wilayah memiliki karakteristik persoalan yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan. Temuan kualitatif menjadi penting untuk menjelaskan kondisi di balik angka kematian sekaligus membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Hasil pemetaan tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan program RAD, sehingga kebijakan yang dirumuskan diharapkan benar-benar menjawab persoalan kesehatan ibu dan anak berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *