Parigi Moutong, Zenta Inovasi — Akurasi data menjadi kunci utama agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
Hal itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat Rapat Kerja Pemprov Sulteng bersama Pemda Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurutnya, salah satu faktor dominan penyumbang tingginya angka kemiskinan adalah rumah tidak layak huni (RTLH). Karena itu, menurut Gubernur pendataan yang akurat terkait jumlah warga dengan kondisi hunian tidak layak menjadi dasar penting dalam menentukan intervensi pemerintah.
Secara umum, angka kemiskinan Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir memang mengalami penurunan sekitar 0,54 persen atau sekitar 13 ribu jiwa. Namun, angka tersebut dinilai belum signifikan karena masih terdapat kurang lebih 330 ribu warga berada di bawah garis kemiskinan.
Khusus Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan data awal yang dipaparkan, sekitar 21 ribu warga masuk kategori miskin, hal itu disebabkan diantaranya karena kondisi rumah yang tidak layak huni. Selain itu, sekitar 4 ribu warga tercatat belum memiliki akses listrik.
Gubernur menjelaskan, banyak warga masuk kategori miskin bukan semata-mata karena tidak memiliki penghasilan, melainkan karena kondisi fisik rumah saat survei seperti atap, lantai, dan dinding yang tidak memenuhi standar kelayakan menjadi indikator penilaian utama. Secara umum, kategori miskin tercatat memiliki penghasilan rata-rata Rp500–600 ribu per bulan.
“Kalau datanya jelas, berapa jumlah rumah tidak layak huni dan langsung kita intervensi, otomatis angka kemiskinan bisa turun. Begitu juga dengan listrik,” ujarnya.
Ia menilai, luas wilayah Sulawesi Tengah yang mencakup sekitar 2.000 desa dan 157 kecamatan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Tanpa data yang terverifikasi dengan baik, anggaran berpotensi tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan validasi data dilakukan secara jujur dan menyeluruh, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Daerah kita ini kaya. Tapi kalau tidak tepat sasaran, hasilnya tidak maksimal. Kita harus mulai dari data, verifikasi dengan jujur, lalu intervensi yang benar-benar menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :