Jakarta, Zenta Inovasi – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Learning Management System (LMS), bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Senin 14 Oktober 2024.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo dalam sambutannya mengatakan, LMS adalah metode baru pembelajaran bagi pemerintahan desa dan masyarakatnya. LMS merupakan sistem belajar yang dapat dilakukan kapan dan dari mana saja, karena proses belajarnya berbasis digital.
“Jadikan desa itu menjadi tempat yang menarik dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Jika desa sudah menjadi tempat yang nyaman, maka tidak ada lagi orang yang berniat pindah atau meninggalkan desanya untuk pergi ke kota,” jelasnya.
Menurutnya, Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini, bisa dimanfaatkan sebagai sarana atau media belajar, tentang apa saja.
Melalui LMS diharapkan adanya peningkatan kualitas pengetahuan bagi pemerintahan desa dan masyarakatnya. Olehnya perlu kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menangani 75.265 desa di seluruh Indonesia.
Ahmad Balombo mengajak seluruh peserta membangun kolaborasi untuk bersama memajukan desa, jangan ada yang masih mempertahankan ego sektoral dan merasa paling penting. Semua punya kepentingan yang sama dalam membangun desa.
“Di penghujung peralihan pemerintahan, semoga program ini menjadi legacy untuk kita semua. Kami mengundang kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah, tujuannya adalah untuk membangun sinergi, membangun kolaborasi,” ujar Ahmad Balombo.
Mengakhiri sambutannya, Dirjen Pemdes itu mengajak agar Dinas Teknis di Daerah dapat membangun kolaborasi hingga ke Tingkat Desa.
“Lakukan pemetaan wilayah-wilayah yang masih berstatus blank spot, termasuk di wilayah pulau dan pegunungan. Bangun ekosistem digital masuk Desa dengan model pembelajaran berbasis platform digital,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano R. Lamangkona, di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa LMS merupakan program terpadu yang sangat baik untuk diterapkan di wilayah pedesaan dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terkolaborasi antara OPD teknis di daerah erah, hingga ke kecamatan dan desa.
Namun, melihat kondisi faktual yang ada, masih banyak wilayah desa yang berstatus blank spot, sehingga kesenjangan digital di wilayah Pedesaan di Sulawesi Tengah masih tinggi dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk Desa yang belum punya koneksi internet.
Olehnya kata Sudaryono, untuk mendukung pelaksanaan LMS, selain penguatan komunitas internet desa, diharapkan agar pembangunan infrastruktur digital di wilayah-wilayah blank spot dapat lebih ditingkatkan.
“Program LMS ini searah dengan semangat transformasi digital dengan sasaran wilayah pedesaan. Tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat, utamanya ketersediaan jaringan internet dan sistem pengelolaan internet yang ada di desa. Semoga program ini bisa membangun semangat kolaborasi yang baik, seperti ekosistem digital yang sudah terbangun di Desa Ngata Toro, Kulawi, Kabupaten Sigi”, ujar Sudaryano.
Turut hadir dalam rapat tersebut, beberapa pejabat struktural dan fungsional Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, diantaranya Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval, S.T.
Kegiatan yang dihadiri Gubernur dan Kepala OPD Komunikasi dan Informatika, Pemerintahan Desa dan Perencanaan se Indonesia itu, akan dibuka Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng
Alamat Redaksi :