Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Bawaslu Parigi Moutong gelar rapat koordinasi bersama stakeholder, terkait peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, bertempat di Hotel New Oktaria, Rabu 9 Oktober 2024.
Ketua Bawaslu Parigi Moutong Muhammad Rizal dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu diselenggarakan mengacu pada UU Pemilu No 7 tahun 2017, dan UU Pilkada Serentak No 10 tahun 2016.
Dimana kata ia, Bawaslu harus terus melakukan upaya preventif yakni mensosialisasikan pemahaman politik dan membangun kolaborasi setiap elemen masyarakat untuk menjaga dugaan pelanggaran pada Pilkada nantinya.
“Baik itu masyarakat biasa atau pemerintah, akan menjadi mata dan telinga dalam menjaga dugaan pelanggaran pada Pilkada” ujar Muhammad Rizal.
Lanjut Rizal, pada Pilkada serentak nanti, Bawaslu menginginkan tidak ada dugaan pelanggaran administratif, pidana, netralitas ASN TNI/Polri serta pelanggaran netralitas kades dan perangkatnya
Menurutnya, keberadaan ASN TNI/Polri, Kades dan perangkatnya punya peraturan mengikat kode etik, yang memiliki batasan untuk tidak berlebihan menggunakan hak politiknya.
“Contohnya kemarin penanganan pelanggaran salah satu Kades di wilayah Utara, karena terlibat politik pada Pemilu 2024 dan telah inkra di pengadilan negeri,” tutur Rizal.
Oleh karena itu kata Rizal, lewat rapat tersebut diharapkan mampu meminimalisir, agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali di Pilkada serentak nanti.
Pantauan media ini, Bawaslu juga melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, tentang pengawasan penyelenggaraan Pilkada melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala OPD terkait di lingkup Parigi Moutong, camat wilayah eks Parigi, kepala desa wilayah eks Parigi, media dan lembaga terkait.
Alamat Redaksi :