Warga Binaan Pemasyarakatan di Sulteng Dapat Pembiayaan BPJS Dari Gubernur

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Warga binaan pemasyarakatan pada UPT pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah, kini sudah mendapat jaminan sosial kesehatan dari Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerjasama atau MoU Gubernur bersama Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulteng Hermansya Siregar, Bertempat di Kantor Kementrian Hukum dan HAM pada Kamis 19 September 2024.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas.

Dalam kesempatan itu, Supratman Andi Agtas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan perhatian kepada warga binaan permasyarakatan di seluruh UPT. Permasyarakatan se-Sulteng.

“Perhatian ini tanggungan biaya BPJS kepada warga binaan sehingga kalau ada yang sakit bisaangsung berobat”, ujar Supratman.

Selanjutnya, Menkumham juga menyampaikan ucapan terima kasih atas suport dan dukungan Gubernur terkait tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan Ham di Sulawesi Tengah terhadap pemulihan korban pelanggaran berat HAM Tahun 1965/1966.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, menyampaikan bahwa kerjasama ini dilaksanakan atas Informasi dan masukan dari Kanwil Hukum dan Ham atas keterbatasan pengobatan warga binaan karena tidak terakomodasi pada kepesertaan BPJS.

“Alhamdulillah, bapak Menteri PAD kita naik dari 900 M menjadi 2,2 triliun, sehingga APBD Sulawesi Tengah saat ini meningkat menjadi 6,2 triliun dari 3,8 triliun”, ungkap Gubernur Rusdy Mastura dalam kesempatan itu

Hal itu kata Gubernur, di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat, Infrastruktur dan peningkatan produktifitas pertanian dan perkebunan, peningkatan kualitas produksi peternakan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah dapat terus di perbaiki.

Pertemuan itu dihadiri ; Dirjen Lapas, Dirjen HAM Kementrian Hukum dan HAM, Kepala Biro Hukum Sulteng Adiman serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulteng Dahri Saleh.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana