Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Satu kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, menerima lima unit perahu fiber bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Namun, bantuan itu dipertanyakan oleh sejumlah kelompok nelayan lain, pasalnya, satu kelompok penerima 5 unit perahu tersebut adalah satu keluarga dan masih tinggal serumah.
“Jadi kelompok yang dapat 5 unit ini disitu ada 3 orang anaknya, bahkan mereka masih tinggal serumah,” ungkap Mansur, salah satu Ketua Kelompok di Bantaya. Rabu 3 Juli 2024.
Pihaknya mempertanyakan mekanisme pemberian bantuan perahu oleh DKP, sehingga tidak semua kelompok nelayan bisa mendapatkan bantuan, meskipun sama-sama mengajukan permohonan melalui proposal pada tahun sebelumnya.
“Kami protes dengan pemberian bantuan perahu yang tidak merata di Kelurahan Bantaya,” keluh Mansur.
Pihaknya meminta pada dinas terkait agar perahu bantuan itu bisa dibagi kepada kelompok lain yang tidak mendapatkan perahu, alih-alih bertumpuk pada satu kelompok saja.
Menanggapi itu, Kepala DKP Parigi Moutong, Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi setelah ada proposal permohonan dari kelompok nelayan.
“Setelah ada proposal, turun tim verifikasi dari Dinas Perikanan untuk melakukan verifikasi,” ujarnya.
Hal itu kata Nasir, untuk memastikan bahwa benar mereka yang mengajukan permohonan bantuan perahu ini adalah nelayan.
“Jadi, pertama dipastikan mereka benar-benar profesinya sebagai nelayan, dan mempunyai kartu nelayan,” sebut Nasir.
Namun, dalam melakukan verifikasi administrasi pada kelompok, diketahui juga oleh pemerintah kelurahan dan desa setempat.
“Jadi ada format untuk penetapan pada masing-masing kelompok nelayan yang mengajukan proposal,” terangnya.
Sehingga, untuk menindaklanjuti hal ini DKP akan mengundang para pihak terkait, agar mengetahui persoalan yang sebenarnya.
Ditanya terkait kelompok nelayan yang anggotanya masih keluarga dan tinggal serumah, Nasir mengatakan, selama syarat administrasinya terpenuhi hal itu tidak menjadi masalah.
Tetapi kata dia, jika itu mendapat protes dari kelompok lain, pihaknya akan melakukan cros cek di lapangan.
“Saya cari dulu jalan keluarnya untuk memastikan seperti apa permasalahanya,” ujarnya.
Nasir menegaskan, verifikasi akhir ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pihak OPD akan menunggu hasil dari pusat sebelum menentukan penerima bantuan.
“Yang kita usulkan itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan permohonan ke pusat setiap tahunya. Karena, verifikasi akhir itu kan di Kementerian,” terangnya.
Nasir mengaku, sebelumnya tim verifikasi mengundang para ketua kelompok dan dilakukan verifikasi untuk memastikan para pemohon apakah benar berprofesi sebagai nelayan.
“Jadi mereka di undang semua. Sehingga, tidak tau lagi apakah itu anaknya atau siapa. Nah, disitulah kecolonganya saya punya tim,” tutupnya.
Alamat Redaksi :