NASIONAL, Zenta Inovasi – Terkait insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meminta agar semua data nasional direkam cadang (back up).
“Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” ujarnya, dalam keterangan pers, pada Rabu, 3 Juli 2024, melansir presidenri.go.id.
Masih dari sumber yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada back up yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujarnya, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, pada Senin, 1 Juli 2024 lalu.
Dengan pengaturan kewajiban merekam cadang, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah akan memiliki cadangan data dan layanan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan jika ada insiden serupa di masa mendatang.
Pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.
“Jadi, nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” ungkap Hadi.
Melansir dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/evaluasi-peretasan-pdns-presiden-semua-data-nasional-harus-direkam-cadang/
Alamat Redaksi :