NASIONAL, Zenta Inovasi– Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen yang berarti ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan I tahun 2024 dan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 13 Mei 2024.
“Nah dengan angka 5,11 persen ini, diantara negara-negara G20 negara kita di urutan dua setelah Cina. Ini Angka yang sangat bagus, stabil dan menjadi sorotan dunia, pujian dunia,” ungkapnya.
Namun kata ia, angka tersebut belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 12 Mei 2024, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I tahun 2024, nilai tertinggi masih berada di Pulau Jawa (57,70 persen), diikuti Sumatra (21,85 persen), Kalimantan (8,19 persen), Sulawesi (6,89 persen), Bali dan Nusa Tenggara (2,75 persen), serta Maluku dan Papua (2,62 persen).
Sementara itu, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Maluku dan Papua angka 12,15 persen pertumbuhan ekonomi, ini tinggi. Kemudian kita lihat yang kedua adalah daerah Sulawesi 6,35 persen, angka yang cukup bagus. Kemudian Kalimantan 6,17 persen, berikutnya Bali-Nusra di angka 5,07 persen,” terangnya.
Ia mengingatkan, dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi.
Apalagi situasi dunia juga berjalan dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, seperti masih adanya krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.
“Saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi, masyarakat kita [yang] membutuhkan banyak didominasi low class. Politik ini menjadi banyak komoditas dari elite menengah ke atas, tapi masyarakat bawah terutama yang low class mereka lebih peduli kepada masalah urusan-urusan sehari, seperti masalah kebutuhan hidup, pangan, maka ini penting sekali pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
(Sumber: Puspen Kemendagri)