Parigi Moutong, Saurus Trans Inovasi – Setelah dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati Parigi Moutong H.Badrun Nggai, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rivai ST M,Si memaparkan sekaligus memandu seminar dan lokakarya rencana kontigensi bencana gempa bumi dan tsunami, Selasa 29 Agustus 2023 di lantai dua Kantor Bupati Parigi Moutong.
Semiloka yang dilaksanakan BNPB dari Program Indonesia Disaster Resielence Initiatives Project (IDRIP) itu, dihadiri jajaran Forkompimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat dan Lembaga terkait.
Semiloka ini bertujuan untuk dapat menerima sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, demi penyempurnaan Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Parigi Moutong.
Pada sesi diskusi Semiloka itu, sejumlah peserta memberikan masukan berupa saran untuk perbaikan dokumen. Misalnya dari perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yamin Noho, menyarankan agar disampaikan ke masyarakat sarana apa saja yang digunakan dan seberapa cepat alat deteksi tsunami memberikan peringatan dini pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyelamatkan diri dan keluarganya.
Sementara itu, Perwakilan Bappelitbangda Nyoman Sudiara mengatakan, pada dokumen yang telah disusun saat ini belum menyesuaikan Perda Nomor 5 tahun 2020 tentang luas wilayah Parigi Moutong.
“Sesuai perda nomor 5 tahun 2020, luasan wilayah kita sudah berubah dengan panjang garis pantai. Kita baiknya menggunakan satu data di seluruh Indonesia. Apakah kita mengacu BPS atau Perda RTRW. Karena Perdanya sudah ditetapkan,” ujar Sudiara.
Kemudian perwakilan dari ORARI mengusulkan, agar RAPI dan ORARI dimasukan dalam struktur komando yang tepat, sehingga saat terjadi bencana komunikasi dan koordinasi antar lembaga tetap berjalan baik dengan memanfaatkan radio.
Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mardiana, meminta agar dalam dokumen rencana kontigensi gempa bumi dan tsunami ini, dijelaskan secara rinci tugas OPD atau siapa melakukan apa. Sebab menurutnya, satuan pendidikan yang memiliki kewenangan terhadap siswa Paud, SD dan SMP akan kesulitan jika tidak diatur dengan baik, bagaimana menghadapi bencana saat terjadi pada jam sekolah.
Sementara untuk perwakilan Kominfo menyarankan, agar organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan komunikasi dan penyebaran informasi, bisa diatur alur koordinasinya. Sehingga informasi terkait bencana, bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Menanggapi sejumlah masukan itu, Fasilitator Nasional Sigit Purwanto mengatakan, secara teknis BMKG yang lebih bisa menjelaskan seberapa cepat dan tepat informasi tsunami sampai ke masyarakat berdasarkan skenarionya.
“BMKG sudah punya sejumlah alat sensor. Artinya pada peta pemodelan ini BMKG sudah siap memberikan informasi. Sehingga selain BMKG berikan peringatan dini, masyarakat harus punya deteksi dini sendiri, seperti melestarikan pengetahuan yang lahir dari kearifan lokal tentang tanda-tanda ada ancaman bencana,“ terangnya.
Harapanya kata dia, dengan disusunya dokumen ini, BPBD bisa menyusun rekon berdasarkan jenis bencananya. Misalnya, rekon bencana banjir di DAS Boyantongo.
“Ini merupakan dokumen dasar agar kedepan daerah bisa menyusun rekon lainya,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Analis Bencana Diannita Agustinawati dari Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB mengatakan, melalui dokumen ini diharapkan bisa lahir Surat Edaran dari Dinas Pendidikan, agar ada eduksi secara periodik pada siswa baik di satuan PAUD, SD dan SMP.
“Sekolah baiknya punya SOP. Skenarionya harus dipikirkan. Jika terjadi bencana, siswanya dibawa lari ke mana. Anak didik harus mengetahui potensi bencana di sekolahnya masing-masing. Bisa dilaksanakan sosialisasi setiap tahun ajaran baru atau kegiatan ekstra kurikuler di sekolah,” ungkap Diannita.
Diketahui Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu dari 30 Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran program IDRIP tahun ini.
Alamat Redaksi :