Palu, Zenta Inovasi – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus mampu menghadirkan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, bukan sekadar menjalankan aktivitas organisasi dan kegiatan seremonial.
Penegasan itu disampaikan Reny saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis 19 November 2026.
Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi dan penguatan peran kader PKK dalam mendukung pembangunan daerah.
Reny mengatakan, 10 Program Pokok PKK harus diterjemahkan menjadi kegiatan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis keluarga.
“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Reny.
Ia mencontohkan kontribusi PKK dalam mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Reny mengapresiasi Ketua TP-PKK Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, yang konsisten mengingatkan pentingnya pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, capaian CKG Sulawesi Tengah telah menempatkan provinsi ini di posisi kedua regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kabupaten Morowali juga menunjukkan capaian positif.
Namun, ia mengingatkan keberhasilan program kesehatan harus diikuti dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya berkelanjutan.
Selain kesehatan, Reny menyoroti penurunan angka stunting di Sulawesi Tengah yang berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) mencapai 9 persen, lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.
Ia mengapresiasi peran kader PKK, khususnya dasawisma, dalam pendataan dan pendampingan keluarga. Meski demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta tetap memperkuat pemantauan kondisi gizi anak melalui pembaruan data E-PPGBM secara rutin.
Pemantauan tersebut penting untuk mendeteksi sejak dini persoalan stunting, berat badan kurang (underweight), dan kekurangan gizi akut (wasting), sehingga penanganan dapat segera dilakukan.
“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.
Reny juga menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi program PKK, terutama untuk menjangkau keluarga rentan pada kelompok desil satu dan dua.
Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan pemerintah adalah program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut direncanakan diserahkan kepada dua ibu pada 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.
Ia menyebut angka kemiskinan Sulawesi Tengah telah turun dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen. Penurunan tersebut didukung sejumlah program pemerintah, di antaranya Berani Cerdas, Berani Sehat, serta bantuan perbaikan rumah.
Selain itu, program Berani Tangkap Banyak melalui penyerahan 70 unit perahu kepada nelayan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan HKG PKK ke-54 menjadi momentum memperkuat komitmen sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.
Menurutnya, selama lebih dari lima dekade, PKK telah berkontribusi sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.
Sry berharap seluruh pengurus dan kader menjalankan 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar pergantian kepengurusan tidak menghambat keberlanjutan program.
Selain itu, kader PKK didorong aktif mengedukasi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, akses air bersih, sanitasi layak, serta lingkungan sehat.
Pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga perlu diperkuat. Kader diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, seperti rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, dan sanitasi, kemudian mengoordinasikannya dengan perangkat daerah terkait.
Rapat konsultasi tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, para Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kader PKK, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Melalui kegiatan ini, PKK diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan memastikan 10 Program Pokok PKK memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah







Alamat Redaksi :