Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menjelaskan peruntukan tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Hal itu dilakukan karena tambahan anggaran senilai Rp220 Miliar tersebut, belum tercantum dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh mengatakan, tambahan anggaran tersebut perlu dibahas oleh Banggar bersama OPD penerima. Sebab, DPRD perlu mengetahui secara terperinci peruntukan tambahan anggaran tersebut, termasuk besaran dan lokasi kegiatan yang akan dibiayai.
“Kesepakatan kita dalam KUA-PPAS angkanya sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian dalam RAPBD menjadi Rp1,6 triliun sekian. Ada penambahan sekitar Rp220 miliar,” kata Alfres, ditemui usai rapat kerja Banggar dengan sejumlah OPD, Kamis 19 November 2026.
Kata Alfres, perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur alokasi transfer ke daerah. Tambahan anggaran itu tersebar pada sejumlah OPD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik.
Menurutnya, meskipun alokasi DAK telah ditentukan pemerintah pusat, DPRD tetap perlu memperoleh penjelasan agar dapat memahami distribusi anggaran sebelum persetujuan RAPBD dilakukan.
“Agak tidak elok kalau ada penambahan anggaran tetapi kita belum mengetahui peruntukannya. Kita harus tahu anggaran itu ditempatkan di mana. Kalau nonfisik, berapa besarannya, kemudian untuk penyetaraan dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto menambahkan, alokasi anggaran baru diketahui setelah KUA-PPAS disahkan. Sebab, saat kesepakatan tersebut ditetapkan, PMK mengenai alokasi transfer dari pemerintah pusat belum diterbitkan.
“Pada saat itu, PMK belum turun. Setelah KUA-PPAS disahkan dan masuk ke RAPBD, barulah PMK tentang dana transfer umum dan dana alokasi khusus turun. Di dalamnya ternyata ada penambahan,” jelas Sayutin.
Sebagai contoh, kata Sayutin, pada sektor pendidikan, DPRD ingin mengetahui satuan pendidikan penerima DAK, termasuk alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sementara pada sektor pekerjaan umum, DPRD meminta penjelasan mengenai lokasi kegiatan penyediaan air minum, termasuk apakah anggaran tersebut diperuntukkan bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau kegiatan lainnya.
“Kita ingin mengetahui secara terperinci, kegiatan apa saja yang dibiayai, lokasinya di mana, dan daerah mana yang menerima manfaatnya,” katanya.
Sayutin menambahkan, penelusuran tersebut merupakan bagian dari pembahasan Banggar terhadap RAPBD 2027. DPRD berharap OPD segera menyampaikan hasil pembahasan agar tahapan penetapan anggaran tidak mengalami keterlambatan.
Setelah pembahasan di tingkat daerah, RAPBD masih harus melalui evaluasi gubernur. DPRD berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan paling lambat 22 Desember 2026.
Diketahui, sejumlah OPD yang diundang untuk menghadiri rapat Banggar tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).







Alamat Redaksi :