Kaban Bappelitbangda, Irwan: Program Prioritas Bupati Masih Berjalan Sesuai Perencanaan Awal

Keterangan Foto: Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan S.K.M, M.Kes (Elly/ZI)

Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Irwan mengatakan, program prioritas Bupati Parigi Moutong masih berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

Meski demikian, pemerintah daerah tengah mencermati kemungkinan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2027.

Bacaan Lainnya
Example 728x250

“Untuk melakukan perubahan memang cukup besar kemungkinannya, karena kalau provinsi berubah, kemungkinan kita juga berubah. Tetapi, kalau perubahan di provinsi tidak terlalu signifikan, kami akan melakukan evaluasi secara internal di kabupaten,” ujar Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 16 November 2026.

Kat Irwan, kemungkinan perubahan RPJMD pada 2027 perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain perkembangan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penyesuaian indikator pembangunan daerah.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah perubahan RTRW. Sebab, dokumen tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD sehingga perubahan di dalamnya dapat berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kalau RTRW berubah, otomatis RPJMD harus berubah karena salah satu penentunya juga adalah RTRW. Kita harus melakukan penyesuaian RTRW yang terbaru,” ungkapnya.

Juga kata Irwan, jika terdapat perubahan indikator pembangunan provinsi yang harus diselaraskan dengan target kabupaten, penyesuaian RPJMD Parigi Moutong dapat dilakukan.

Irwan menjelaskan, perubahan RPJMD dilakukan dalam periode pelaksanaan lima tahun, namun pada tahun ketiga dimungkinkanadanya penyesuaian. Karena itu, 2027 menjadi momentum yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berubahan.

Namun, keputusan tersebut tetap bergantung pada hasil evaluasi dan tingkat perubahan kebijakan yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan kabupaten.

“Kalau hasil evaluasinya memang mengamanatkan kita harus melakukan perubahan, maka akan kita lakukan. Tetapi, kalau memang tidak, otomatis kita tidak akan melakukan perubahan,” jelasnya.

Apabila perubahan RPJMD diperlukan, pemerintah daerah juga harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Meski demikian, Irwan menegaskan bahwa dinamika penyesuaian dokumen perencanaan tersebut tidak mengubah arah program prioritas kepala daerah yang selama ini telah disusun.

“Kalau terkait program prioritas Bupati, alhamdulillah masih sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *