Diduga PHK Karyawan Secara Sepihak, PT. Sirtu Karya Utama Didesak Bayar Pesangon

Sumber : Aliansi BURASA

Palu, Zenta Inovasi– Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA) mendesak PT. Sirtu Karya Utama, untuk membayar pesangon bagi karyawan yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu dilakukan karena mediasi di perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah, belum menemukan kesepakatan.

Bacaan Lainnya
Example 728x250

Dalam orasinya Fajar, Koordinator lapangan, juga Ketua F-SPIM Sulteng mengatakan pihaknya akan tetap mengawal persoalan ini hingga tuntas.

Sebab kata dia, Komisaris Utama, PT. Sirtu Karya Utama, Rocky Martianus diduga melakukan PHK secara sepihak.

“Jika tidak punya etikad baik, kami akan menempuh jalur hukum karena pesangon adalah hak pekerja, ujar Fajar, di Kelurahan Buluri, Kota Palu. Kamis 19 November 2026

Pada saat itu, diduga juga Rocky pimpinan perusaan sengaja tidak ingin bertemu massa aksi dengan memilih tetap berada dalam ruang kerjanya.

“Kami ingin Rocky keluar dan menemui massa aksi, kami menolak ke ruangan agar semua pekerja yang hadir mendengar secara bersama-sama apa yang disampaikan,” sambung Fajar.

Fajar juga mendesak gubernur Sulawesi Tengah mengevaluasi PT. Sirtu Karya Utama terkait penerapan peraturan ketenagakerjaan.

“Kami berharap gubernur memberi sanksi kepada perusahaan-perusaan nakal seperti PT. SKU,” desak Fajar.

Menjawab massa aksi itu, Gazali selaku HRD Perusahaan mengatakan, pihaknya akan membawa tuntutan massa aksi kepada pimpinan perusahaan, agar karyawan yang di PHK mendapatkan haknya.

“Saya coba upayakan dan bicara dengan bos agar mau membayar pesangon ini,” kata Gazali saat negosiasi dengan massa aksi.

Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi; pertama, perusahaan wajib membayar pesangon dan kompensasi sesuai peraturan yang berlaku.

Kedua, Perusahaan wajib membayar 100% upah pekerja. Ketiga, Perusahaan wajib memberi kontrak kerja kepada semua pekerja. Keempat, perusahaan wajib memenuhi hak cuti pekerja dan Kelima, hapuskan seluruh praktik kerja paksa.

(Sumber: Aliansi BURASA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *