Palu, Zenta Inovasi- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI, memperluas cakupan pemajuan dan perlindungan HAM menjadi sembilan pilar yang harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Perubahan tersebut jadi topik utama dalam Rapat Koordinasi RANHAM Tahun 2026 di Ruang Polibu, Kamis 19 November 2026.
Jika RANHAM Generasi V berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, maka Generasi VI memperluas cakupan melalui sembilan sembilan pilar, meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, anti penyiksaan, anti diskriminasi, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak migran dan pengarusutamaan HAM lintas sektor.
RANHAM Generasi VI diharapkan terserap menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) melalui keterlibatan aktif perangkat daerah teknis yang mengampu masing-masing pilar.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur melalui Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dr. Rusmiadi, S.T, S.H, M.Si mengingatkan bahwa HAM tidak boleh berhenti sebagai urusan administrasi maupun sekadar pemenuhan indikator pelaporan.
Ia menegaskan bahwa setiap regulasi dan program pembangunan harus menghadirkan keadilan serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat.
Hal ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap hak dasarnya akibat keterbatasan ekonomi, kondisi geografis maupun perbedaan latar belakang.
“Kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi dari seberapa jauh regulasi tersebut menghadirkan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat,” pesannya.
Ditegaskan pula bahwa pemenuhan HAM telah menjadi bagian dari pembangunan Sulteng, melalui visi Sulteng Nambaso dan implementasi program 9 BERANI.
Program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat disebutnya, bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Selain koordinasi RANHAM, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Penyampaian dan Finalisasi Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM.
“Semoga melalui forum ini, kita mampu melahirkan rekomendasi yang berkualitas, memperkuat harmonisasi regulasi serta memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan,” harapnya.
Kegiatan dihadiri jajaran Kanwil Kementerian HAM Sulteng, Biro Hukum Provinsi, Bagian hukum kabupaten/kota serta OPD terkait.
(Sumber: Ro Adpim Setdaprov Sulteng)







Alamat Redaksi :