Jakarta, Zenta Inovasi – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Usulan tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan jaringan irigasi, pemerataan akses telekomunikasi, penguatan transportasi, hingga penyediaan sarana pengelolaan persampahan.
Hal itu disampaikan Erwin saat memimpin audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, beserta jajarannya di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis 19 November 2026.
“Selaku pemerintah daerah, kami mengusulkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, transportasi, hingga pemerataan akses digital,” ungkap Erwin.
Dalam audiensi tersebut, Bupati memaparkan kondisi geografis Parigi Moutong yang memiliki luas daratan 6.231,85 kilometer persegi, wilayah perairan sekitar 16.000 kilometer persegi, serta garis pantai sepanjang 510 kilometer.
Dengan wilayah yang mencakup 23 kecamatan, 278 desa, dan lima kelurahan serta jumlah penduduk 461.576 jiwa berdasarkan data BPS 2025.
“Dengan visi Parimo Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan Bupati adalah kondisi jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan.
Dari total 1.603,89 kilometer jalan kabupaten, hanya 502,37 kilometer atau 31,32 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami kerusakan berat.
Kondisi jembatan juga menjadi perhatian. Dari total panjang 527,46 meter, sebanyak 284,12 meter atau 53,83 persen dalam kondisi baik, sedangkan 243,34 meter atau 46,17 persen mengalami kerusakan.
Selain rehabilitasi dan peningkatan jalan serta jembatan, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan 28 jembatan baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp68,09 miliar.
Pada sektor transportasi darat, Parigi Moutong memiliki satu Terminal Tipe B, 48 unit angkutan umum, 73 angkutan barang, dan 12 angkutan khusus.
“Kami mengusulkan peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sarana transportasi darat untuk memperlancar konektivitas antarwilayah,” kata dia.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga meminta dukungan pusat untuk mengatasi persoalan perumahan.
Dari 147.269 kepala keluarga (KK), tercatat backlog kepemilikan rumah sebanyak 34.968 KK. Sementara jumlah rumah mencapai 112.300 unit, dengan 90.875 unit layak huni dan 21.426 unit masuk kategori RTLH.
Pada 2026, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menjangkau 1.710 unit rumah. Bantuan tersebut terdiri atas 1.638 unit melalui APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, empat unit dari pemerintah provinsi, serta 68 unit dari pemerintah kabupaten.
Setelah pelaksanaan program tersebut, masih terdapat 19.716 unit RTLH yang membutuhkan penanganan.
Selain itu, kawasan kumuh di Parigi Moutong tercatat seluas 67,086 hektare yang tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan.
Pemerintah daerah mengusulkan perluasan program Inpres dan BSPS, penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara (ASN), serta rumah susun dan rumah khusus pesantren.
Pada sektor layanan dasar, persoalan jaringan irigasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.Dari 9.587 hektare jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, sebanyak 4.337,16 hektare atau 45,24 persen mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan untuk mendukung produktivitas pertanian.
Sementara pada sektor pelayanan air minum, dari target 106.931 rumah, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 93,93 persen. Pelayanan perpipaan menjangkau 33.770 rumah atau 31,58 persen, sedangkan nonperpipaan mencapai 66.672 rumah atau 62,35 persen.
Adapun pada sektor sanitasi, sebanyak 92.776 rumah atau 86,76 persen telah memiliki akses layak melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Namun, masih terdapat 14.155 rumah atau 13,24 persen yang belum memiliki akses sanitasi.
Kesenjangan infrastruktur juga terlihat pada sektor telekomunikasi. Parigi Moutong baru memiliki 54 menara Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Komdigi. Infrastruktur tersebut terdiri atas empat unit yang dibangun pada 2019 dan 50 unit pada 2021.
Rasio jaringan internet stabil 4G di tingkat kabupaten baru mencapai 56,18 persen. Bahkan, masih terdapat 94 dari 278 desa yang berstatus blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah.
“Masih ada 94 desa yang mengalami blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah. Karena itu, kami mengusulkan pembangunan BTS di wilayah tersebut, termasuk penyediaan akses internet publik dan penguatan jaringan fiber optic,” usulnya.
Menurut Erwin, keterbatasan jaringan tersebut turut berdampak pada akses pelayanan publik, termasuk kantor desa, puskesmas pembantu, dan sekolah di wilayah pelosok. Karena itu, pemerintah daerah juga mengusulkan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pada sektor perhubungan, pemerintah daerah turut mengusulkan penguatan infrastruktur pelabuhan dan layanan penyeberangan untuk mendukung konektivitas wilayah.
Parigi Moutong memiliki tiga pelabuhan kelas III, yakni Pelabuhan Parigi, Tinombo, dan Moutong. Pelabuhan Parigi menjadi simpul Tol Laut sekaligus salah satu sarana pengangkutan beras dengan kapasitas 40–200 ton setiap perjalanan.
Sementara Pelabuhan Tinombo kembali beroperasi melalui layanan KM Kendhaga Nusantara 13. Selain jalur darat Toboli–Marisa, terdapat pula jalur penyeberangan laut Toboli–Wakai yang menjadi bagian dari kebutuhan penguatan konektivitas wilayah.
Pemerintah daerah mengusulkan penguatan pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, optimalisasi Tol Laut, serta peningkatan layanan penyeberangan.
Secara khusus, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Rest Area Mensung di wilayah utara Parigi Moutong yang berada pada jalur penghubung antarkabupaten dan antarprovinsi, khususnya menuju Kabupaten Tolitoli dan Provinsi Gorontalo.
Lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut disebut telah disiapkan melalui proses land clearing. Denah, desain teknis, dan administrasi perencanaan juga telah tersedia.
Fasilitas yang direncanakan meliputi tempat kuliner, toilet, musala, dan area istirahat. Keberadaan rest area diharapkan dapat mendukung keselamatan perjalanan sekaligus menjadi ruang pemberdayaan UMKM dan promosi potensi pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata daerah.
Selain berbagai usulan tersebut, pemerintah daerah turut menyampaikan persoalan penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
Dari 19 perumahan yang tercatat, belum ada yang menyelesaikan penyerahan aset PSU. Satu perumahan telah membuat berita acara penyerahan, tetapi asetnya belum tercatat sebagai aset daerah di BPKAD.
Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah belum dapat menganggarkan pemeliharaan maupun operasional PSU. Persoalan ini juga menjadi perhatian dalam Rencana Aksi Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK.
Di sektor persampahan, timbulan sampah di Parigi Moutong mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton per hari. Namun, tingkat pengurangan sampah baru 5,68 persen dan penanganannya 4,90 persen.
Pemerintah daerah menilai diperlukan dukungan sarana dan pengelolaan persampahan berskala nasional untuk meningkatkan pelayanan di sektor tersebut.
Dalam rangkuman usulannya, Pemda Parigi Moutong meminta intervensi APBN dan sinkronisasi program lintas kementerian untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah mengusulkan penanganan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), terutama pada ruas jalan produksi pertanian dan pesisir yang mengalami kerusakan berat.
Kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diusulkan perluasan program Inpres dan BSPS untuk menangani 19.716 unit RTLH serta penataan kawasan kumuh seluas sekitar 67,08 hektare.
Sementara kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah daerah meminta dukungan pembangunan BTS di 94 desa blankspot dan penyediaan internet publik di fasilitas kesehatan serta pendidikan.
Adapun kepada Kementerian Perhubungan, diusulkan penguatan pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, optimalisasi Tol Laut, layanan penyeberangan Toboli–Wakai, serta pembangunan Rest Area Mensung.
Menutup audiensi tersebut, Bupati Erwin Burase menyatakan kesiapan Kabupaten Parigi Moutong untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan kawasan. Ia juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk melihat langsung potensi dan kebutuhan pembangunan di daerah tersebut.
“Selaku pemerintah daerah, saya mengundang Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Kabupaten Parigi Moutong guna meninjau potensi agribisnis dan lokasi prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.







Alamat Redaksi :