Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sedang menyiapkan regulasi terkait penanganan kawasan kumuh melalui dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
Dokumen perencanaan kawasan kumuh tersebut telah selesai disusun. Namun, regulasi pendukungnya masih harus melalui tahapan pembahasan dan sinkronisasi dengan bagian hukum serta instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat.
Demikian kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW / PIPW) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.
“Pemerintah kabupaten mengupayakan agar proses di tingkat kabupaten dapat diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, proses sinkronisasi di tingkat provinsi diperkirakan berlanjut pada tahun berikutnya karena jadwal pembahasan di tingkat provinsi masih padat,” jelas Sudiara.
Kata dia, penyelesaian dokumen dan regulasi kawasan kumuh dinilai penting, karena selama dua tahun terakhir pemerintah kabupaten telah memperoleh peluang untuk mengakses DAK terpadu bagi penanganan kawasan kumuh.
Melalui program terpadu tersebut, penanganan kawasan dapat dilakukan secara terintegrasi, misalnya dengan menggabungkan pembangunan perumahan, penyediaan air bersih, dan penataan lingkungan.
Namun, pemerintah kabupaten masih perlu melengkapi dokumen perencanaan serta regulasi sebagai persyaratan agar peluang memperoleh bantuan tersebut dapat dimanfaatkan.
Alamat Redaksi :