Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diminta bergerak cepat menghadapi rangkaian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, meminta pemerintah daerah segera memproses penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Menurut Alfres, kondisi daerah yang tengah menghadapi bencana membutuhkan kebijakan anggaran yang responsif. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kebutuhan penanganan bencana harus tetap ditempatkan sebagai salah satu prioritas.
“Saya berharap penggunaan BTT untuk bencana ini secepat mungkin dan betul-betul diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di beberapa titik terdampak,” ujar Alfres, Jumat 28 Agustus 2026.
Ia menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah Parigi Moutong yang memiliki potensi berbagai jenis bencana.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada satu ancaman bencana berdasarkan prediksi kondisi cuaca, tetapi harus mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana lain.
“Kita siap siaga menghadapi kemarau panjang dan kebakaran hutan, tetapi ternyata yang terjadi justru banjir bandang. Secara nasional, El Niño memang sangat mengkhawatirkan sehingga dilakukan berbagai langkah kesiapsiagaan. Namun, kondisi di daerah kita justru berbeda,” katanya.
Selain penggunaan BTT, Alfres mendorong pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, penanganan bencana dalam skala yang terjadi saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten. Dukungan lintas pemerintahan diperlukan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.
“Pemerintah daerah pasti akan berkoordinasi langsung dan cepat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bencana ini harus kita gotong royong,” tegasnya.
Alfres mengatakan koordinasi tersebut penting untuk memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat segera dipenuhi, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah melalui kebijakan dana transfer ke daerah. Menurutnya, tambahan dukungan fiskal akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan bencana.
“Kami berharap pemerintah pusat juga memperhatikan dana-dana transfer ini. Kemarin sudah ada pernyataan bahwa akan diperhitungkan kembali dan sedapat mungkin dana transfer dari pusat bisa ditambah,” ujarnya.
Alfres menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menghilangkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Dalam efisiensi ini, kita berharap anggaran yang ada semuanya harus diarahkan kepada kebutuhan yang menjadi prioritas. Apalagi situasi dan kondisi daerah kita saat ini sedang marak bencana. Itu juga harus kita persiapkan secara dini,” katanya.
Di luar penanganan bencana, ia mengatakan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027. Kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki dasar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.
“Pendidikan dan kesehatan itu skala prioritas. Sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa keduanya harus menjadi prioritas utama kita, terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Sementara sektor infrastruktur, kata Alfres, harus disusun berdasarkan skala prioritas mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
“Kalau melihat postur anggaran kita memang sangat terbatas. Tetapi tentu kita berharap pemerintah betul-betul memprioritaskan mana yang utama dari yang paling utama,” katanya.
Ia secara khusus meminta pembangunan infrastruktur desa tetap mendapat perhatian. Sebab, kondisi jalan di sejumlah desa masih menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Visi dan misi bupati adalah membangun dari desa. Kalau membangun dari desa, tentu harus terukur. Bukan hanya soal kesejahteraan masyarakat, tetapi juga infrastrukturnya. Desa-desa kita sekarang banyak jalan yang rusak, bahkan sangat rusak,” jelasnya.
Menurutnya, kerusakan jalan dapat menghambat distribusi hasil produksi masyarakat dari desa menuju pusat-pusat ekonomi.
“Kalau daerah itu menjadi penyangga ekonomi dan hasil produksinya ada, tetapi jalannya rusak, tentu menjadi persoalan. Kalau membangun dari desa, semua infrastruktur desa harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Karena itu, Alfres menekankan perlunya pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan program yang benar-benar mendesak.
“DPRD bersama pemerintah daerah harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam kondisi efisiensi ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Alfres juga menyinggung rencana pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru kepada pemerintah pusat pada 2027.
Jika kebijakan tersebut terealisasi, menurutnya, beban anggaran daerah berpotensi berkurang sehingga ruang fiskal dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat bahwa di 2027 akan terjadi peralihan status PPPK guru ke pusat. Kalau itu terjadi, tentu anggaran kita agak longgar,” katanya.
Namun, ia mengakui kebijakan tersebut masih menunggu kepastian regulasi. Hingga saat ini, belum terdapat payung hukum yang menjadi dasar pengalihan pembiayaan tersebut kepada pemerintah pusat.
Alamat Redaksi :