Parigi Moutong, Zenta Inovasi– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong, dan diterima langsung oleh Bupati Erwin Burase, Kamis 27 Agustus 2026.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto, mengatakan, kunjungan tersebut terkait penyampaian hasil evaluasi tata kelola keuangan daerah dalam mendukung program kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi BPKP Sulawesi Tengah tersebut mencakup perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Agus Yulianto mengatakan, evaluasi dilakukan atas pelaksanaan program yang sudah berjalan dan melakukan pemetaan untuk melihat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Parigi Moutong.
“Dari hasil pemetaan, masih terdapat sejumlah kegiatan yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek perencanaan agar output kegiatan selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,” ujar Agus Yulianto.
Agus Yulianto mengatakan, evaluasi dilakukan secara rinci terhadap program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran daerah dan menemukan sejumlah kegiatan yang indikator dan output-nya belum dirumuskan secara jelas.
Menurut Agus, kondisi tersebut perlu menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berikutnya. Setiap program harus memiliki keterkaitan jelas antara perencanaan, pelaksanaan, output, dan hasil yang ingin dicapai.
“Jangan sampai kegiatan hanya berorientasi pada terserapnya anggaran. Yang lebih penting adalah efektivitas anggaran dan manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat,” katanya.
Selain terkait perencanaan, BPKP Sulawesi Tengah menyoroti pelaksanaan PBJ. Sejumlah kondisi dalam proses pengadaan dinilai perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui pengawasan.
Agus menyebut, adanya kesamaan identitas dalam sejumlah transaksi serta rentang waktu transaksi yang berdekatan. Kondisi tersebut, kata dia, perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sehingga Agus mendorong pengawasan PBJ dilakukan sejak tahap awal. Langkah tersebut diperlukan, untuk mendeteksi dan mencegah potensi persoalan sebelum proses pengadaan selesai.
BPKP Sulawesi Tengah juga menekankan, pentingnya persaingan sehat dalam pengadaan. Dominasi kelompok atau perusahaan tertentu perlu dicermati, karena dapat memengaruhi kewajaran harga dan kualitas barang atau jasa yang diperoleh pemerintah.
“Yang kita lihat bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya, apakah persaingannya sehat, harganya wajar, dan kualitas barang atau jasanya sesuai. Untungnya di sini, tidak ditemukan,” katanya.
Harapanya kata dia, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi Pemda Parigi Moutong untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pengadaan barang dan jasa.
BPKP Sulawesi Tengah juga membuka ruang pendampingan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati H. Erwin Burase menyambut baik kunjungan dan masukan BPKP Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, Pemda Parigi Moutong akan membahas hasil evaluasi tersebut, termasuk yang berkaitan dengan perubahan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih. Nanti kita bahas bersama. Jika memungkinkan akan dilakukan pada perubahan anggaran tahun ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan BPKP ini bisa kita tindak lanjuti,” ujar Erwin.
Pada kesempatan itu, Bupati H. Erwin Burase, didampingi Kepala Bappelitbangda Irwan dan Inspektur Inspektorat Daerah Moh. Sakti A. Lasimpala, di ruang kerja Bupati.
Alamat Redaksi :