Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Chandra Setiawan, meninggalkan ruang sidang (walk out) saat rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Alfrets Tonggiroh dan dihadiri Wakil Bupati, Selasa 7 April 2026.
Chandra memilih walk out setelah menyampaikan pandanganya terkait kondisi para pejuang pemekaran serta kritik terbuka atas persoalan internal lembaga legislatif.
Keputusan meninggalkan ruang sidang tersebut menurutnya adalah sikap politik yang ia tegaskan di forum resmi, di tengah agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Chandra menilai pemerintah daerah belum memberikan penghargaan yang layak kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 daerah, ia mendorong ada skema penghormatan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para tokoh yang berjasa dalam proses pembentukan kabupaten tersebut.
Ia mengusulkan agar para pejuang pemekaran didata secara resmi, kemudian dihadirkan secara khusus dalam setiap momentum peringatan HUT daerah.
Menurutnya, kehadiran tersebut tidak cukup bersifat simbolik. Para tokoh pemekaran perlu ditempatkan pada posisi kehormatan, termasuk penyediaan tempat duduk khusus dalam seremoni resmi sebagai bentuk pengakuan nyata dari pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga mendorong pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi formal yang memiliki nilai historis dan dapat dikenang lintas generasi.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan,” tegas Chandra.
Ia menambahkan, bagi pejuang pemekaran yang telah wafat, penghargaan tetap dapat diberikan kepada anak atau ahli waris sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan.
Sementara itu, terkait bentuk penghargaan lainnya, ia menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan skema yang dinilai layak dan proporsional, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, alasan Chandra meninggalkan ruang sidang juga menunjukan kekecewaanya atas kondisi internal DPRD. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kolektif kolegial dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam menjaga produk-produk lembaga, khususnya keputusan paripurna.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang seharusnya dijaga bersama, bukan justru dilemahkan oleh sikap individual.
“Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri,” ujar Chandra.
Chandra mengaku, aksi walk out tersebut merupakan sikap atas dinamika internal yang berkembang, sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
Ia berharap seluruh anggota DPRD dapat memperkuat soliditas, menjaga integritas lembaga, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan dan kepercayaan di mata publik.
Alamat Redaksi :