Sulawesi Tengah, Zenta Inovasi – Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja dirangkaikan dengan penandatanganan MoU Antara Menteri Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dengan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.
Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Bupati Sigi, Bupati Donggala, dan Wakil Bupati Poso, disaksikan camat, lurah serta ratusan kepala desa dan siswa-siswi SMK dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Gelora Bumi Kaktus, Jln Yos Sudarso, Kota Palu, Selasa 10 Juni 2025.
Deklarasi ini disepakati langkah strategis untuk memperkuat edukasi dan informasi hinggga perlindungan bagi calon pekerja migran Sulawesi Tengah.
Hal tersebut diharapkan dapat menekan laju pengiriman pekerja ilegal dan meminimalisir kasus kekerasan, eksploitasi hingga TPPO yang kerap terjadi di luar negeri.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menyampaikan seluruh tamatan SMA SMK SLB di Provinsi Sulteng jika ingin melanjutkan kuliah pemerintah telah menyiapkan beasiswa untuk mereka yang ingin kuliah di Sulawesi Tengah.
“Yang mau kuliah karena alasan tidak punya biaya membayar uang kuliah sudah tidak ada karena kami pemerintah Provinsi bekerja sama dengan para Bupati, Wali Kota sudah menyediakan beasiswa baik calon mahasiswa dan mahasiswa yang sudah mendaftar melalui Berani Cerdas,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, bagi mereka yang tidak ingin kuliah narena sudah mau kerja untuk membantu orang tua, maka solusinya adalah membuka lapangan kerja yang diawali dengan penyediaan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang akan disiapkan, salah satunya kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja tersebut.
“Angka pengangguran di Sulteng saat ini masih tinggi, olehnya melalui program Pak menteri tersebut insyaallah bisa mengurangi masalah yang tengah dihadapi,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan pemimpin yang punya perhatian yang besar Terhadap pekerja migran Indonesia.
Dikatakannya, harus diakui fakta bahwa pekerja migran Indonesia masih ada yang mengalami kekerasan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Hal tersebut merupakan poin penting menjadi tugas kementerian.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata, bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah satu solusi bagi pengurangan kemiskinan di desa, di Daerah, bahkan di Indonesia. Juga sebuah solusi terhadap penguatan ekonomi daerah.
“Devisa terbesar ke-2 setelah migas. Oleh karena dua hal tersebutlah, maka saya kira Pak Prabowo mendirikan Kementrian ini,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung pelaksanaan program-program perlindungan pekerja migran di wilayahnya.
“Kami berkomitmen memastikan setiap warga yang berminat bekerja ke luar negeri memiliki informasi yang benar, akses pelatihan, dan perlindungan hukum yang memadai,” ujar Sahid.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal dari penguatan kebijakan ketenagakerjaan lintas wilayah, serta membuka lebih banyak peluang kerja yang aman dan produktif bagi masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
(Sumber : Diskominfo Parigi Moutong)
Alamat Redaksi :