Jakarta, Zenta Inovasi – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa, resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa15 Oktober 2024.
Sebelum pembukaan, didahului launching program LMS dan penyerahan akun LMS Pamong Desa melalui pemerintah provinsi yang diwakili Pj Gubernur Kalimantan Timur, Pj Gubernur Kalimantan Selatan dan Pj Gubernur Papua Selatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, H. Suhajar Diantoro mengatakan, keberhasilan LMS ditentukan dari tiga hal yang sangat mempengaruhi, yaitu kemauan serta daya dukung dari pimpinan daerah baik di provinsi maupun kabupaten, pembangunan infrastruktur jaringan internet dan partisipasi Pamong Desa.
“Pelaksanaan LMS sangat bergantung pada kekuatan signal dan ketersediaan jaringan internet. Sebab LMS adalah media pembelajaran bagi Pamong Desa dan masyarakat. Olehnya dibutuhkan kemauan para pimpinan wilayah mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa”, ucap, Suhajar.
Lanjut Suhajar, diera pemerintahan saat ini, telah meluncurkan Satelit Palapa Ring I dibagian timur, tengah dan barat, untuk melayani dan menyediakan jaringan internet hingga kepelosok Pedesaan.
Selain itu kata ia, melalui bakti Kemenkominfo juga telah dibangun infrastruktur menara jaringan diseluruh wilayah Indonesia. Mungkin belum seluruhnya terjangkau dan optimal, secara bertahap akan dioptimalkan.
Suhajar menjelaskan, melalui LMS diharapkan setiap desa mempunyai daya saing dan membuat penduduknya betah untuk tinggal di desa itu. Dari hasil penelitian yang ada menyebutkan bahwa 2 dari 3 orang desa saat ini lebih memilih hidup dan tinggal di kota.
Sebab kota menjanjikan segala harapan dibanding desa. Olehnya jadikan desa sebagai tempat yang nyaman dan tentram, serta mempunyai fasilitas jaringan untuk belajar.
“Jangan seperti di Jepang ada desa yang ditutup karena penduduknya hijrah ke kota. Jangan sampai itu terjadi negeri ini, nanti kota semakin bertumpuk penduduknya dan desa tidak ada yang urus”, ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan Pamong Desa memberikan dukungan pelaksanaan LMS ini bersama-sama OPD teknis. Sebab melalui LMS ini diharapkan kemandirian desa dapat tercapai.
Iapun mengutip pernyataan menteri dalam negeri bahwa “Desa Mandiri adalah Desa yang tidak tergantung dengan Dana Tranfer Pusat. Secara sederhananya bahwa desa mandiri itu adalah Desa yang dapat mengatur sendiri masa depannya”, pungkasnya.
Sementara itu, Pjs Gubernur Novalina di sela-sela kegiatan mengatakan, akan melihat dan mempelajari dulu teknis pelaksanaan LMS dan akan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaannya.
“Kita akan pelajari dulu aturan pelaksanaannya agar dukungan yang diberikan benar-benar dapat memberikan manfaat kepada pemerintahan dan masyarakat Desa”, ujar Novalina.
Hadir dalam pembukaan secara offline, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval, S.T., Pj. Gubernur lainnya Se-Indonesia, Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama lingkup Kementerian Dalam Negeri, Para Kepala OPD lingkup Provinsi yang mengangani urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Bupati, Kepala Desa Se-Indonesia secara online.
Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov. Sulteng.
Alamat Redaksi :