Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Hasbar, Praktisi Hukum di Parigi Moutong, meminta Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengevaluasi kinerja Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo.
Menurut Hasbar, hal itu menjadi penting karena Richard Arnaldo memilki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang memiliki agenda politik di Parigi Moutong.
Hasbar mencontohkan dalam konteks Pemilu pada Februari 2024 yang lalu. Saat itu menurut dia, kedua orang tua Pj Bupati Parigi Moutong ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif.
“Pada 14 Februari 2024 kemarin kan pak Longki Djanggola jadi Caleg DPR RI, ibunya sebagai Caleg DPRD Provinsi dan anaknya Pj bupati,” terang Hasbar.
Sehingga menurut dia, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada November 2024 mendatang, Gubernur Sulteng harus mengevaluasi pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo.
Apalagi kata Hasbar, beredar informasi Paman dari Pj Bupati Parigi Moutong akan ikut mencalonkn diri pada Pilkada November mendatang.
“Kemudian Pilkada dekat mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju pada Pilkada. Ini kan Paman dari Pj Bupati,” kata Hasbar kepada sejumlah wartwan baru-baru ini.
Menurutnya, jika ingin menghindari resistensi politik di Parigi Moutong, maka jangan sampai orang yang ditunjuk jadi Pj Bupati beraviliasi dengan keluarga politisi yang akan maju berkontestasi di Pilkada mendatang.
Hasbar menginginkan, agar Gubernur menunjuk Pj Bupati yang netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis di Parigi Moutong. Harapannya, agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga terpilihnya bupati yang baru.
“Harusnya gubernur menempatkan Pj yang netral sehingga bisa menjalankan tugas di masa transisi kepemimpinan di Parigi Moutong,” tutup Hasbar.
Menanggapi itu, Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo, mengaku tidak khawatir jika kinerjanya akan dievaluasi baik oleh, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD. Ia tegaskan, termasuk mengenai keterlibatan dirinya yang diasumsikan terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
“Saya tergantung yang melakukan evaluasi, Pada dasarnya saya menerima apapun hasli evaluasinya. Bisa dilihat dengan kondisi kemarin (Pemilu 2024) apakah memang saya ada keberpihakan atau tidak,” kata Richard kepada wartwan saat di temui di gedung DPRD Parigi Moutong, Senin 10 Juni 2024.
Meski demikian, Richard menghargai pandangan dan argumentasi pihak-pihak yang menganggap dirinya tidak netral. Bahkan, ia mendorong agar dilaporkan kepada lembaga berwenang mengevaluasi beserta bukti.
“Itu kan argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian (berpihak) kalau memang ada bukti-bukti terkait silahkan dilaporkan kepda lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi terhadap saya, misalnya DPRD, pak gubernur, Mendagri,” ungkapnya.
“Nah, kalau dari Kemedagri saya secara rutin melaporkan apa yang saya lakukan setiap 3 bulan berjalan,” sambung Richard. (Tim)
Alamat Redaksi :