Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, menggelar Paripurna masa persidangan ke II tahun 2024, dengan agenda membahas laporan hasil reses anggota DPRD masa persidangan I tahun 2024, Senin 13 Mei 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Alfres M Tonggiroh itu, dihadiri oleh Wakil Ketua I, Faisan Badja, Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, juga jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, H. Suardi dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan reses bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihan untuk menggalangkan kemitraan DPRD dengan masyarakat, dalam rangka mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan,” ungkapnya.
Lanjut ia, melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah dalam menjalankan APBD tahun anggaran 2023 di dapil I sampai dalil V dengan peninjauan langsung ke lokasi.
Adapun rangkuman hasil reses dari masyarakat diantaranya adalah pembangunan ruas jalan baru, atau pelebaran antar wilayah sebagai akses yang strategis jalan utama untuk jalur transportasi, lintas batas, jalur perdagangan dan jasa.
Kemudian, usulan pembangunan dan perluasan jalan di berbagai wilayah yaitu jalan nasional jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa serta perbaikan jalan lingkungan yang kondisinya masih banyak yang rusak, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, pembuatan rabat, talud, dan bronjong.
Ada juga Usulan pembangunan pagar, ruang sekolah, ruang UKS dan MCK sekolah baik SD, SMP, madrasah dan pondok pesantren.
Selain itu, penanganan sampah di sungai, bibir pantai dan TPS liar terutama di daerah kawasan pusat kota, pembangunan sarana posyandu dan posbindu untuk lansia serta penambahan dan perbaikan PJU, dan perbaikan jalan dan jembatan penghubung antar desa/dusun dan sebagainya.
Tak hanya itu, permintaan masyarakat kepada pemerintah agar meningkatkan pembangunan pedesaan secara terpadu, maupun kualitas SDM sebagai bagian dari pendekatan kewilayahan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah.
Di antaranya, pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu dan kapasitas perangkat desa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi baik jabatan fungsional maupun struktural.
Memaksimalkan peran dan fungsi pendamping desa, untuk memperkuat perangkat pemerintah desa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai oleh pemda, agar keberadaan pembangunan infrastruktur yang ada berkualitas dan tepat sasaran, serta memetakan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa dan optimalisasi badan usaha milik desa (Bumdes).
Anggota DPRD juga menerima masukan dari masyarakat, agar pengelolaan sumber daya air wilayah terus dipantau baik persoalan sedimentasi banjir, dan tata kelola air.
Selanjutnya, permohonan bantuan permodalan serta sarana dan prasarana dari kelompok usaha masyarakat berupa bantuan alat kesenian, bantuan tenda, kursi dan sound system, bantuan peralatan usaha meubel, peralatan usaha catering, peralatan usaha laundry, peralatan usaha pertukangan, peralatan usaha jajanan lokal serta dana pengembangan desa berdikari ekonomi kerakyatan, dengan bantuan ke UMKM dan petani produktif dan mendorong adanya kemudahan investasi untuk pengembangan industri dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
Sumber : DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG