Sosialisasi Standar Sapras di Tiga Kecamatan, Begini Arahan DISPKH Parigi Moutong

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Dalam rangka penyiapan dokumen readiness criteria usulan DAK 2025 di Kementerian Pertanian bagi sektor peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan (DISPKH) Parigi Moutong, menggelar sosialisasi Standar Sapras Peternakan di tiga kecamatan yakni Balinggi, Sausu dan Torue, Rabu – Jumat (31 Januari sampai 2 Februari 2024).

Kepala DISPKH Parigi Moutong, Arman Maulana mengatakan, negara hadir lewat pemerintah daerah yaitu DISPKH untuk berkolaborasi dengan peternak, mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Arman mengatakan, di lapangan Penyuluh sebagai perpanjangan tangan DISPKH, digenjot terus proaktif mendampingi kepentingan kelompok peternak di setiap desa.

“Kita berupaya bisa menjawab keluhahan bukan hanya pemerintah kecamatan dan desa, tetapi yang paling penting keluhan para peternak. Sehingga apa yang mereka risaukan baik itu persoalan sarana dan menanggulangi hama bisa terkordinasikan dengan baik. DISPKH hadir untuk memberikan rasa percaya peternak pada pemerintah,” jelas Arman di Torue, Jumat 2 Februari 2024.

Dia menambahkan, DISPKH ingin pemerintah di kecamatan, desa dan peternak mengetahui program yang ditawarkan pemerintah pusat dan daerah, sehingga semua berpeluang untuk mendapatkan bantuan.

“Apa yang menjadi syarat di kelompok peternak terus didampingi oleh Penyuluh, sehingga semua bisa mengambil peluang untuk mengusulkan mendapatkan bantuan ke Pemda atau Kementerian,” ujar Arman Maulana.

Kemudian kata ia, DISPKH akan mengawal atau mendorong apa yang diusulkan lewat APBD ke pimpinan daerah atau lewat DAK ke Kementerian Pertanian.

“Semua bicara proposal. Harus ada data dukung, tidak bisa hanya habis dibicara secara teori,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Prasarana, Pengolahan dan Penyuluhan Nurlina mengatakan, ada beberapa jenis bantuan yang bisa diusulkan oleh Kelompok Peternak bersama Pemerintah Desa.

Seperti kandang komunal, rumah pakan silase, Pusat Kesewahan Hewan (Puskeswan), Jalan Usaha Tani (JUT) Peternakan, Air tanah dangkal, Saung Tani untuk tempat belajar bersama, Sekolah Lapang atau Sekolah Peternakan Rakyat (SPR).

“Untuk pembuatan kandang Komunal, area yang terdampakpun didata masuk dalam Poligon. Sehingga bisa diatas 1 Hektare itu syarat untuk diberi bantuan. Juga ada hibah lahan ke kelompok untuk dibangun tempat air tanah dangkal. Nilai bantuanya Rp150 juta,” jelas Nurlina.

Dia menambahkan, kementerian menggenjot disemua daerah mengupayakan model peternakan yang maju, mandiri dan modern. Sehingga jenis-jenis bantuan Pemda ataupun Kementerian yang ditawarkan, mengarah ke model pertanian modern.

“Pembangunan Puskeswan harus ada hibah lahan oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan. Begitu juga dengan adanya rumah pakan silase, rumah pakan unggas, rumah pakan babi, kandang Komunal. Semua lahanya dihibah ke kelompok sehingga tidak ada yang merasa milik sendiri,” ungkapnya.

Lanjutnya, sektor peternakan sangat potensial untuk diseriusi jelang pemindahan IKN yang sangat dekat dengan Sulawesi Tengah.

“Contoh penggemukan sapi potong paling cepat 4 bulan sudah bisa dijual. Tetapi ada metode lain untuk mendongkrak ekonomi, buat kompos dari limbah ternak (kohe) yang bisa panen tiap 21 hari,” terangnya.

Maka kata dia, untuk mencapai itu, dimungkinkan membangun kandang komunal yang outputnya sebagai penunjang ketahanan pangan desa.

“Ada rencana kedepan, wilayah Sausu – Torue kawasan pengembangan ternak babi. Sama seperti di Parigi Selatan sudah dicanangkan sebagai kawasan sentra produksi ternak,” ungkapnya.

Bahkan kata Nurlina, saat ini pihaknya sedang mensosialisasikan standarisasi harga berdasarkan analisah pasar setempat.

“Kami inginkan ada timbangan digital di setiap kandang Komunal untuk mengukur bobot hidup. Jadi peternak tidak dirugikan, harga bukan kira-kira lagi,” tukasnya.

Sementara itu, pada sesi diskusi Kepala Desa Tolai Induk, I Made Gede Dipayana mengaku siap berkolaborasi karena dana desa bisa dialokasikan ke sektor pertanian dan peternakan. Bahkan kata dia, bisa dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Sosialisasi di tiga kecamatan tersebut, mengundang Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa dan Perwakilan Kelompok Peternak.

Post Views: 95