NASIONAL, Saurus Trans Inovasi –Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengingatkan Perum Perhutani dan PTPN VIII agar menerapkan nilai lestari dan dialog dalam mengelola aset lahan yang dimiliki.
“Perhutani dan PTPN ini kan notabene perusahaan pelat merah yang menguasai lahan sangat besar. Kita harap benar-benar bisa mengedepankan dialog dan musyawarah yang lebih baik. Masyarakat di sekitar kawasan hutan itu adalah garda terdepan. Kita (juga harus) menjaga dan melestarikan hutan,” ujarnyanya, mengutip Parlementaria, saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR, di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (17/7) melansir dpr.go.id.
Walaupun ia mendukung konsep pembangunan wisata alam yang berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi negara, akan tetapi Perum Perhutani dan PTPN VIII juga perlu mempertimbangkan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaannya.
Menurutnya, kalau hanya mengandalkan pihak swasta saja, dikhawatirkan kepercayaan tersebut malah berpotensi menciptakan kecemburuan sosial.
Di sisi lain, ia menyayangkan adanya laporan bahwa sebagian besar Hutan Jawa dialihkan untuk hutan sosial.
“Ini berbahaya sekali dengan ada situasi yang disharmoni karena notabene penerima perhutanan sosial ini adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sejak awal mereka sudah sebenarnya mengelola kawasan hutan dengan prinsip kelestarian dan kesinambungan. Sangat mengkhawatirkan karena akan memanen situasi yang semakin buruk,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset lahan Perum Perhutani dan PTPN VIII.
Evaluasi tersebut kata ia, bisa dengan menentukan pemetaan hutan yang bisa diperbolehkan untuk dikelola komersil atau tidak.
“Jadi, PTPN dan Perhutani, ayo jangan tinggalkan masyarakat. Mereka menjadi bagian penting dari usaha-usaha ini. Karena, hutan ini pun tumbuh dan besar bersama dengan rakyat sebenarnya,” tandasnya.
Alamat Redaksi :