SAURUS TRANS INOVASI, NASIONAL– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melaksanakan Webdesk Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo menyampaikan, perencanaan PB diamanatkan berupa RPB dalam UU 24 tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008.
“RPB diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam perspektif pengurangan risiko bencana secara sistematis,” ujarnya, Rabu (8/2) melansir bnpb.go.id.
Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik/sektoral lintas sektor di daerah.
Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2045, diperlukan suatu pemahaman dan perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, berkala dan menyeluruh.
Pergantian pemimpin daerah melalui Pemilu serta Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momentum daerah untuk mensinkronisasikan perencanaan penanggulangan bencana daerah melalui dokumen rencana penanggulangan bencana.
Masih dari sumber yang sama, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Pratomo Cahyo Nugroho, menyampaikan terkait konsep dan tahapan RPB.
“RPB adalah dokumen publik milik daerah yang dilegitimasi oleh daerah itu sendiri (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan kelompok lain yang terlibat),” ungkap Cahyo.
Selanjutnya pada sesi akhir, perwakilan dari BPBD Provinsi Riau Mitra Adhimukti, turut menceritakan pengalamannya dalam menyusun RPB yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Riau Nomor 57/2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Riau 2023-2027.
“Dokumen RPB menjadi sebuah payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Provinsi Riau,” tambah Mitra.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri 709 orang dari perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara daring.
Melansir Dari :
Alamat Redaksi :