POSO, Zenta Inovasi- Berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah Provinsi, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Sehingga Gubernur Sulteng H Anwar Hafid, meminta seluruh Kepala Daerah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di SPBU.
Hal itu Gubernur sampaikan, saat memberikan arahan pada kegiatan rapat koordinasi Pimpinan Daerah se- Provinsi Sulawesi Tengah bersama Forkopimda terkait Asta Cita Presiden di Tentena, Kabupaten Poso, Jum’at, 16 Oktober 2026.
Hal ini perlu dilakukan kata dia, untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bahan bakar, misalnya bagi penati dan nelayan.
Menurut Gubernur, pemantauan langsung diperlukan karena pemerintah belum memiliki data terpadu yang menggambarkan kondisi stok, distribusi, dan antrean BBM secara menyeluruh.
“Belum ada data terpadu stok, distribusi, dan antreannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sidak diperlukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari panjang antrean hingga jumlah stok BBM di setiap SPBU, termasuk penyebab pasokan yang baru tiba bisa segera habis.
Pemeriksaan juga perlu memastikan ketersediaan BBM di tangki penyimpanan, meski stok yang tersedia di tempat pengisian telah habis.
Selain persoalan stok dan distribusi, ia menyoroti pembelian solar subsidi menggunakan jeriken dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diawasi untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Bagaimana mengatasi jeriken yang lebih banyak daripada mobil? Ini buat siapa jeriken ini?” ujarnya.
Ia mengingatkan, penyaluran solar subsidi harus mengutamakan masyarakat yang berhak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian.
Pasokan yang terbatas berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, jika distribusinya tidak berjalan sesuai ketentuan.
Untuk mengatasi antrean, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait pasokan dan percepatan distribusi BBM.
Pengaturan jadwal distribusi juga menjadi perhatian, agar penyaluran lebih teratur dan antrean dapat berkurang.
Pengawasan melalui sidak, pemantauan stok, dan koordinasi dengan pihak terkait diharapkan dapat mengungkap persoalan distribusi, sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Alamat Redaksi :