Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Kabupaten Parigi Moutong saat ini berjuang menghadapi tantangan besar terkait tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Parigi Moutong mencatat angka ATS yang cukup tinggi di Sulawesi Tengah, dengan jumlah yang fluktuatif di kisaran 13.000 jiwa.
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbud Parigi Moutong Dahniar, mengungkapkan, pergerakan data ini sangat dinamis, terutama saat memasuki masa penamatan sekolah di mana angka Drop Out (DO) kerap bertambah.
”Awalnya dilaporkan 13 ribu, tapi sebelum penamatan tahun kemarin sempat menyentuh 14 ribu karena ada tambahan anak yang DO atau tidak melanjutkan. Namun, setelah dilakukan pembersihan data terakhir, angkanya kini berada di posisi 13.500,” ujar Dahniar, ditemui Selasa 12 Mei 2026.
Dahniar menjelaskan, dalam upaya menekan angka tersebut, pihaknya kini mengubah metode pendataan. Jika sebelumnya dilakukan secara door-to-door, dua tahun terakhir ini Disdikbud fokus pada verifikasi dan validasi (verval) data bersama operator desa dan satuan pendidikan.
Dahniar menegaskan, sasaran utama tahun ini adalah membenahi “rumah sendiri” yakni data di lingkungan pendidikan formal. Pihaknya berencana mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah se-Kabupaten Parigi Moutong untuk menuntaskan data residu di Dapodik.
“Siswa DO ini harus kita tuntaskan. Sekolah punya kewenangan dan kewajiban untuk mencari di mana anak itu berada. Jika sudah ditemukan, mereka harus digiring kembali bersekolah. Sepanjang kita tahu anak itu DO tapi tidak kita ajak kembali, kita akan tetap menyandang status daerah dengan angka putus sekolah yang banyak,” tegasnya.
Kata ia, selain sekolah formal, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Paket A, B, dan C dianggap sangat membantu. Namun, tantangan saat ini terletak pada sinkronisasi data by name by address agar peserta PKBM benar-benar menyasar anak yang terdata putus sekolah.
”Tahun ini saya akan mengundang seluruh ketua PKBM. Saya akan berikan data dari Pusdatin agar mereka mencari anak putus sekolah di wilayahnya. Jangan sampai yang mendaftar di PKBM justru bukan mereka yang masuk dalam sasaran ATS kita,” tambah Dahniar.
Ia optimistis jika sekolah formal sudah membenahi data residu seperti masalah NISN ganda atau ketiadaan NIK maka jumlah ATS secara sistematis akan berkurang.
Dahniar tak menampik bahwa faktor penyebab ATS di Parigi Moutong sangat kompleks, mencakup sekitar 14 item permasalahan. Faktor ekonomi, pola hidup berpindah-pindah di daerah terpencil, hingga pernikahan dini menjadi pemicu utama.
”Pernikahan dini membuat anak usia 13 atau 14 tahun berhenti sekolah. Banyak terjadi di daerah terpencil mereka enggan melanjutkan atau lingkungan tidak mendukung, sehingga sekolahnya terputus,” jelasnya.
Ia menambahkan, ATS tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kata ia, penanganan ATS harus serupa dengan penanganan stunting yang melibatkan kerja sama lintas sektor.
”Rencananya setelah lebaran ini, kita akan duduk bersama lintas sektor. Kita juga akan mendorong adanya Surat Edaran Bupati. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua leading sector harus bekerja sama mengatasi ATS di Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :