Pengendalian Inflasi Jadi Perhatian, Pemda Parigi Moutong Ikuti Rakor Bersama Kemendagri

Keterangan Foto: Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri secara virtual, Senin 16 November 2026. (Diskominfo Parigi Moutong)
Example 728x250

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Pemerintah Kabupaten (Pemda) Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin 16 November 2026.

Kegiatan tersebut membahas upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut diikuti OPD terkait, Kodim 1306 Kota Palu, dan Polres Parigi Moutong, bertempat di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pengendalian inflasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, inflasi sangat berkaitan dengan biaya hidup masyarakat, terutama ketika kenaikan harga barang dan jasa tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Ia menjelaskan, Pemda harus menjaga keseimbangan harga agar tidak memberatkan konsumen, namun tetap memberikan keuntungan bagi produsen, petani, nelayan, dan pelaku usaha.

Kata ia, stabilitas harga juga harus diiringi dengan upaya menjaga daya beli masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Terkait penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Tito menegaskan, pentingnya memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha.

Penetapan upah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah sehingga pekerja mendapatkan perlindungan, sementara dunia usaha tetap mampu menjalankan aktivitasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan historis inflasi November.

Berdasarkan data empat tahun terakhir, November cenderung mengalami inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan bergejolak.

Ia menyebutkan, inflasi Oktober 2026 antara lain dipengaruhi kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, serta tarif angkutan udara. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang November dan Desember.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok serta segera mencari solusi apabila ditemukan kenaikan harga komoditas.

Ia juga mendorong keterlibatan TNI melalui Kodim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memperkuat pengawasan dan pengendalian inflasi di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait upah minimum, perlindungan sosial, dan pembangunan perumahan.

Sumber : Diskominfo Parigi Moutong

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *