Longki Djanggola Ajak Masyarakat Perkuat Demokrasi dan Jaga Konstitusi

Keterangan Foto : Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, gelar Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Aula Permandian Namiki, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Senin 16 November 2026. (Akbar Lehalima/Seruan Rakyat)
Example 728x250

Parigi Moutong, Zenta Inovasi– Penguatan demokrasi dan persatuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui dialog kebangsaan yang terbuka dan berlandaskan konstitusi.

Demikian kata Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Aula Permandian Namiki, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Senin 16 November 2026.

Bacaan Lainnya

Longki mengatakan, penguatan wawasan kebangsaan tidak cukup hanya melalui pemahaman terhadap lembaga negara, tetapi juga perlu dibangun melalui ruang dialog yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemuda, akademisi, tokoh agama, perempuan, hingga elemen lainnya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus menjaga demokrasi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia berharap demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi hukum dan konstitusi.

“Mari kita bangun demokrasi yang kuat secara prosedural dan bermakna secara substantif, dengan menjunjung konstitusi, menghormati perbedaan, serta mengutamakan keadilan dan kepentingan rakyat,” pesannya.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” tersebut, Longki juga menekankan pentingnya menjaga kedudukan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ia menjelaskan, MPR memiliki kedudukan dan kewenangan konstitusional sebagai bagian dari lembaga negara yang mencerminkan semangat persatuan serta gotong royong masyarakat Indonesia yang beragam.

“MPR merupakan wujud semangat gotong royong dan persatuan bangsa, tempat seluruh masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Selain menjaga persatuan, Longki menyebut MPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila juga harus terus dirawat di tengah perkembangan zaman.

“MPR merupakan lembaga negara yang menjalankan kewenangan konstitusional tertentu, sejajar dengan lembaga negara lainnya sesuai prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances,” bebernya.

Ia menambahkan, sarasehan kebangsaan menjadi ruang refleksi untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga demokrasi dan persatuan bangsa, sekaligus menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan jati diri nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda dari berbagai desa di Kabupaten Parigi Moutong.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *