Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Hj. Hestiwati Nanga selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Parigi Moutong, meminta meningkatkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), untuk mengoptimalkan implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Demikian dia sampaikan usai menghadiri rapat penguatan tata kelola lembaga yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kuta, Denpasar, Kamis 22 Oktober 2026.
“Kalau implementasi Posyandu enam SPM ini terlaksana dengan baik, pasti akan membantu meningkatkan capaian standar pelayanan minimal di OPD tersebut,” ujar Hestiwati.
Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, cakupan Posyandu diperluas untuk mendukung pelayanan dasar di enam bidang, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial.
Kata dia, di Kabupaten Parigi Moutong, pelaksanaannya melibatkan enam OPD pengampu, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial.
Hestiwati mengungkapkan, Parigi Moutong telah meregistrasikan sekitar sembilan Posyandu. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dalam rapat tersebut, Parigi Moutong menjadi satu-satunya daerah yang telah melakukan registrasi di antara 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, dari 12 kabupaten dan satu kota, baru Parigi Moutong yang sudah teregistrasi Posyandu. Daerah lainnya masih nol,” katanya.
Menurut Hestiwati, capaian tersebut menjadi modal untuk memperkuat implementasi Posyandu enam SPM sekaligus mendorong Parigi Moutong menjadi percontohan bagi daerah lain. Pemerintah daerah juga telah melaksanakan grand launching dan soft launching sebagai bagian dari pengembangan program tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan implementasi enam SPM membutuhkan komitmen bersama antara Tim Pembina Posyandu, Bappeda, dan OPD pengampu.
“Berarti, di sini terlihat komitmen antara tim, Bappeda, dinas pendapatan dan enam OPD pengampu. Artinya, kita berkomitmen untuk menyukseskan ini,” tuturnya.
Selain penguatan Posyandu, Hestiwati menyoroti dukungan anggaran untuk program PKK. Ia berharap anggaran yang diberikan pemerintah kepada kabupaten dan kota menghasilkan keluaran yang jelas.
Ia juga berharap rapat koordinasi tahun mendatang melibatkan gubernur dan bupati agar sinergi dalam menindaklanjuti program PKK, Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) semakin kuat.
“Pelayanan Posyandu enam SPM ini saya yakin dan percaya akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar,” tutup Hestiwati.
Alamat Redaksi :