Soroti Hilangnya Dana Transfer Pusat, PDI Perjuangan Tetap Terima Perubahan APBD 2026

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan menerima dan siap mengawal Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Feni Kairupan, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Rabu 19 Agustus 2026.

​Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan rancangan fiskal tersebut.

Langkah penyesuaian ini dinilai penting untuk menyelaraskan kerangka perekonomian daerah dengan kondisi riil di lapangan demi kemaslahatan masyarakat Parigi Moutong.

Meski menerima rancangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan, pertanyaan mendalam, dan desakan kepada Bupati Parigi Moutong terkait pengelolaan anggaran perubahan tahun 2026.

​”Bagaimana langkah konkret pemerintah daerah untuk mengkompensasi hilangnya Rp114.149.462.785 dana transfer dari pusat agar tidak memicu kegagalan target pembangunan di RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029,” tegasnya.

Selain menyoroti penurunan dana transfer pusat, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan efektivitas penambahan program dan kegiatan baru dalam APBD Perubahan 2026, khususnya pada sisa waktu tahun anggaran yang berjalan.

​”Terkait penambahan program kegiatan baru pada perubahan anggaran ini, seberapa besar dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja di Parigi Moutong pada sisa waktu tahun anggaran 2026 ini,” lanjut Feni.

Tak hanya itu, persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi fokus utama. PDI Perjuangan mendesak agar alokasi peningkatan belanja modal tidak berpusat di wilayah tertentu saja, melainkan didistribusikan secara proporsional.

​”Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar peningkatan belanja modal benar-benar dialokasikan secara adil dan merata di seluruh wilayah kecamatan, bukan hanya menumpuk pada wilayah tertentu saja,” ujarnya.

​Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk melangkah ke tahap pembahasan teknis demi memastikan anggaran tepat sasaran.