Anleg Basuki Sebut ada Indikasi Kebocoran PAD dari Sektor Kontrak Kendaraan OPD

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Keadilan Rakyat, Apt. Muhammad Basuki, menyoroti adanya indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kontrak kendaraan sewa.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, dengan agenda penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Senin 6 Juli 2026.

Basuki menyoroti pos anggaran sewa kendaraan operasional di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga justru dikontrakkan ke pihak luar daerah.

​”Mohon disampaikan ke pak bupati namun ini saya sudah sampaikan berulang-ulang kali, salah satu kebocoran yang disadari yaitu kendaraan sewa coba dievaluasi itu kenapa dikontrak orang luar. Masa orang Parigi tidak bisa membuat kontrak mobil sewa OPD OPD, nah itu sudah pasti PAD kita keluar pak,” ungkapnya.

​Tidak hanya masalah kebocoran anggaran sewa, Basuki juga menyoroti ketidakseimbangan alokasi dana dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ia membeberkan dari total estimasi pajak PKB sebesar 14 miliar rupiah, porsi yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) berada di kisaran Rp3-4 miliar. Ironisnya, realisasi untuk pembangunan sarana jalan dan bagian lainnya hanya menyentuh angka 1,5 miliar rupiah.

Minimnya alokasi anggaran ini berdampak langsung pada rusaknya jalan-jalan utama dalam kota yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

Basuki bahkan memberikan sindiran keras atas insiden penambalan jalan berlubang di dalam kota yang terpaksa dilakukan secara swadaya oleh aparat kepolisian karena lambatnya respon pemerintah daerah.

​”Dalam kota pak kemarin ada kejadian kecelakaan lagi, saya sudah berapa kali bilang dalam kota itu orang sudah setengah mati naik motor pak banyak lubang banyak kecelakaan akhirnya kemarin Kapolsek Parigi dia semen itu jalan, namun secara keilmuan pengaspalan ini tidak masuk cuman untuk sementara, tapi pesan moralnya kemana kehadiran pemda Parigi Moutong,” ungkapnya.

Menurutnya, para pejabat kini dinilai enggan turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi krusial, terutama di saat cuaca buruk dan banjir melanda permukiman warga.

​”Kemudian saya liat pejabat teknis sekarang mulai kurang jalan, contoh begitu hujan deras sudah tidak ada lagi kelihatan pejabat Pejabat daerah yang mana warga terdampak banjir, yang mana bisa kita evaluasi drainase nya,” lanjutnya.

Basuki juga menyoroti buruknya sistem drainase di area jalan Rumah Sakit ke bawah yang kerap mengakibatkan banjir luapan masuk ke rumah-rumah warga setiap kali hujan deras mengguyur.

Ia menegaskan bahwa masalah ini merupakan pembiaran struktural karena tidak pernah mendapat sentuhan perbaikan sejak dirinya masih mengenyam bangku sekolah menengah hingga kini menduduki kursi dewan.

​”Ini dalam kota pak kalau hujan pada area jalan rumah sakit kebawah jemur kasur orang lagi pak sudah berpuluh tahun, saya dari SMA tidak pernah disentuh sampai saya jadi anggota DPRD, mohon dievaluasi ini pak jalan dalam kota drainase dalam kota,” pungkasnya.