Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Kabupaten Parigi Moutong dan Morowali masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 12 Tahun 2024.
Pada lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, nomor 114 tercatat, Neo Energi Parimo Industrial Estate (NEPIE), nomor 119 Neo Energi Morowali Industrial Estate (NEMIE).
Terkait itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mulai mempersiapkan berbagai daya dukung untuk kelancaran PSN tersebut.
Anwar Hafid mengatakan, salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapan energi sebagai fondasi utama kawasan industri tersebut.
“Kita akan selesaikan dulu pembangunan PLTA yang ada di Banggaiba. Setelah itu, baru kita bangun jaringan (listrik-red) masuk ke kawasan NEPIE,” ujar Gubernur Anwar Hafid, ditemui di Parigi, Sabtu 24 Januari 2026.
Menurutnya, konsep industri yang dibangun di Parigi Moutong ini berbeda dari kawasan industri lain di Sulawesi Tengah. NEPIE dirancang sebagai industri hijau yang seluruh sumber energinya berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga ramah lingkungan.
Kata Gubernur, bahan baku utama kawasan industri NEPIE ini berasal dari Kabupaten Morowali, khususnya material low grade yang selama ini hanya diproduksi setengah jadi.
“Yang setengah jadi di Morowali, akan diproses di sini. Bukan hanya dari Morowali, tidak menutup kemungkinan juga dari daerah lain,” jelasnya.
Anwar menegaskan, ke depan Pemerintah Provinsi tidak akan mengizinkan pembangunan smelter yang tidak ramah lingkungan. Menurutnya, NEPIE akan menjadi contoh kawasan industri masa depan di Sulawesi Tengah yang berbasis energi bersih.
“Industri hijau hanya ada di sini, karena sumber energinya dari PLTA. Ini proyek ramah lingkungan,” tegasnya.
Selain kesiapan infrastruktur dan energi, Pemprov Sulteng juga mulai mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar dapat terlibat langsung dalam aktivitas industri.
“Tahun ini kita sudah mulai melatih tenaga kerja lokal,” kata Anwar.
Ia menambahkan, Sulawesi Tengah juga akan mendapatkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari penguatan kompetensi tenaga kerja.
Terkait potensi konflik lahan, Anwar memastikan pemerintah daerah akan menangani persoalan tersebut secara bijak agar tidak merugikan masyarakat, namun tetap memberi kepastian bagi investor.
“Konflik lahan kita tangani sebaik-baiknya, supaya masyarakat tidak dirugikan dan perusahaan tetap bisa berjalan,” ucapnya.
Melalui persiapan energi, SDM, dan tata kelola lahan, Pemprov Sulawesi Tengah berharap PSN NEPIE menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Alamat Redaksi :