Parigi Moutong, Saurus Trans Inovasi – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) menghadiri rapat Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Kedepan, atas undangan Komisi III DPRD Parigi Moutong. Senin 7 Agustus 2023.
Rapat tersebut dipimpin ketua Komisi III Yusup SP, didampingi Wakil Ketua Sutoyo dan Sekretaris Mastullah juga dihadiri Anggota Rusno Ah.T. Sementara dari Dinas PUPRP dipimpin oleh Sekretaris Nyoman Adi, hadir Kepala Bidang Bina Marga I Wayan Mudana, Kabid Sumber Daya Air Muhamad Zubait, Kepala Bidang Cipta Karya Saiful, Kepala Bidang Tata Ruang Ade Prasetya dan yang mewakili Bidang Pertanahan juga Kepala Seksi dan PPK dari masing-masing bidang.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Komisi Yusup SP mengingatkan agar dalam merencanakan program enam bulan kedepan, Dinas PUPRP benar-benar mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat.
Yusup SP juga mengimbau agar prognosis enam bulan kedepan yang telah disusun, sudah berdasarkan hasil survey lapangan, sehingga dalam pengerjaanya secara teknis bangunanya bisa berfungsi dengan baik.
Baca Berita Terkait https://zentainovasi.id/2023/08/07/semester-pertama-realisasi-anggaran-bpbd-parigi-moutong-capai-524-persen/
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Nyoman Adi menyampaikan, ada dua bidang di Dinas PUPRP yang menjadi proyek percontohan KPK, yakni dua program di Bina Marga dan dua program rehabilitasi daerah irigasi yang melekat pada Bidang Sumber Daya Air (SDA).
Terkait itu kata dia, Dinas PUPRP tentunya mengejar realisasi fisik agar sesuai dengan target yang ditentukan.
“September dan Oktober kegiatan sebagian besar sudah terlaksana. DAK yang cukup besar, pencairan tahap pertama sudah selesai, tinggal menunggu tahap dua setelah reivew APIP,” ujar Nyoman Adi.
Terkait Bidang Bina Marga, Kabid Wayan Mudana menyampaikan, dibutuhkan database atau basis data jalan dan jembatan di wilayah Parigi Moutong harus diperbarui, agar bisa mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 mendatang.
“Setiap pengusulan APBD dan DAK kami diwajibkan memiliki dokumen perencanaan, termasuk database jalan dan jembatan. Contoh jembatan Bambalemo akan kami usulkan di DAK tahun berikutnya. Database jalan harus di update. Syarat untuk mendapatkan DAK. Penganggaran untuk penyusunan database jalan dan jembatan itu yang kami butuhkan,” ungkap Kabid Bina Marga.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III Sutoyo berharap survey data kondisi jalan Parigi Moutong juga menyentuh wilayah Moutong dan sekitarnya. Sebab menurut dia, ada beberapa desa yang perlu mendapat perhatian Dinas PUPRP untuk diusulkan perbaikan atau peningkatan jalanya.
“di Kecamatan Moutong, Taopa, Bolano Lambunu, Bolano. Sesuai realita ada yang belum tuntas. Jalan Desa Moutong Tengah ada sekitar 700 meter. Ada jalan yang di aspal 2017 mulai rusak. Moutong Barat jalan masuk ke Pelabuhan juga rusak. Kecamatan Taopa, jalan Desa Taopa Utara, Paninggo,” terang Sutoyo.
Senada itu Anggota Komisi III, Rusno Ah.T juga menyampaikan, ruas Sienjo-Sibalago diusulkan sejak 2021 namun belum terealisasi sampai sekarang.
“Ruas Singura- Sibaloago, kondisinya rusak itu menghubungkan tiga desa,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang SDA Zubait juga memaparkan sejumlah program yang tengah berjalan, diantaranya rehabilitasi daerah irigasi, pemeliharaan irigasi dan normalisasi sungai. Zubait juga mengatakan untuk enam bulan kedepan pihaknya terus memantau dan mengejar realisasi program dari anggaran yang diberikan sekitar Rp6,7 Miliar.
Sedangkan dari Bidang Tata Ruang, Ade Prasetya menyampaikan hanya ada satu program kegiatan yaitu penyusunan dokumen revisi RDTR Kota Parigi.
“Revisi RDTR Kota Parigi, hanya sampai dimateri teknis dan realisasi sudah 70 persen. Untuk usulan, yaitu penyusunan dokumen KLHS revisi RDTR Kota Parigi, karena kalau tidak ada itu tidak akan bisa menjadi Perbup,” ungkap Ade.
Kabid Cipta Karya juga menyampaikan, bahwa tahun ini Cipta Karya tidak mendapatkan anggaran DAK. Sehingga untuk program Sanimas seperti tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan.
Namun terkait program air bersih, pihaknya masih terus mengusulkan karena itu berkaitan dengan Stunting.
“Program swakalolah masyarakat seperti jaringan air bersih. Itu berkaitan dengan Stunting dan Kemiskinan. Kebutuhan di ABT yaitu penyusunan database air bersih dan sanitasi,” ujar Kabid, Saiful.
Sementara untuk Bidang Pertanahan, disampaikan bahwa hanya terdapat satu kegiatan tahun ini yaitu Jasa Appraisal Tanah.
Juga terdapat sejumlah kendala, seperti permasalahan pembebasan lahan Rumah Sakit Buluye Napoa’e Moutong dan beberapa tanah lain dalam Kota Parigi, seperi lahan LC dan Kantor Partai Golkar. Persoalan itu dipersulit karena tidak adanya dokumen pendukung dan perubahan batas tanah.
Alamat Redaksi :