Togi Junice : Masih Rendahnya Tingkat Pelaporan KTD Efek Samping Obat di Indonesia

Togi Junice : Masih Rendahnya Tingkat Pelaporan KTD Efek Samping Obat di Indonesia
FOTO : ISTIMEWA (BPOM)

NASIONAL, Saurus Trans Inovasi – Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif/Deputi I BPOM Togi Junice mengatakan, masih rendahnya tingkat pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) di Indonesia.

Padahal pelaporan KTD/ESO menjadi indikator penting dalam pelaksanaan pemantauan keamanan obat di suatu negara. Untuk mencegah dampak risiko keamanan yang lebih luas, kesadaran pentingnya pelaporan KTD/ESO harus terus dibangun.

Hal itu ia sampaikan dalam webinar bertajuk “Pharmacovigilance Training: Improving Pharmacovigilance Officer Competency” pada Rabu (14/06/2023).

“Dalam membangun dan memperkuat sistem farmakovigilans di Indonesia, BPOM mengambil inisiatif dengan mengembangkan pusat farmakovigilans regional di seluruh UPT BPOM, focal point farmakovigilans di dinas kesehatan tingkat provinsi dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta membentuk tim koordinasi farmakovigilans antara UPT BPOM dengan akademisi atau expert untuk mengevaluasi laporan farmakovigilans,” papar Togi.

Pelatihan ini diikuti oleh sedikitnya 105 peserta secara daring dan luring yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia. Pelatihan berlangsung selama tiga hari.

Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari WHO, Medical Dictionary for Regulatory Activities (MeDDRA); dan Therapeutic Goods Administration (TGA). Turut hadir pada kegiatan tersebut, Adrien Inoubli dan Nilima A. Kshirsagar dari WHO; Petra Bismire dari TGA; dan Nicole Fornarotto dari MeDDRA.

Farmakovigilans WHO ini merupakan bagian dari Program Farmakovigilans 2023 mengenai technical assistance, terutama untuk meningkatkan kapabilitas jajaran BPOM yang menangani farmakovigilans.

Peserta akan mempelajari berbagai materi, antara lain yang terkait dengan farmakovigilans, manajemen risiko, manajemen komunikasi, asesmen risiko manfaat, dan asesmen kausalitas terhadap laporan.

Togi Junice Hutadjulu juga menyatakan bahwa BPOM menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan karena sangat diperlukan dalam memperkuat sistem farmakovigilans di Indonesia.

“Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Hibah antara BPOM dan WHO dalam bentuk WHO Joint Work Plan Biennium 2022–2023. Kesepakatan tersebut mendasari implementasi Program Peningkatan Akses Obat dan Vaksin Esensial di Indonesia, termasuk dalam bidang farmakovigilans,” ujarnya.

Sementara itu, Adrien Inoubli selaku Regional Advisor South East Asia RegionalOfficer/WHO SEARO, menyatakan bahwa pentingnya memiliki sistem farmakovigilans yang baik.

“Sistem farmakovigilans yang baik dapat melindungi kesehatan masyarakat dan memberi urgensi yang tinggi terhadap wujud manajemen mitigasi risiko, seperti  timbulnya ketidakpercayaan kepada pemerintah dan para ahli, serta ekspektasi yang tinggi dari publik,” kata Adrien.

Nicole Fornarotto dari MedDRA Maintenance and Support Services Organization turut memperkenalkan Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA). MedDRA merupakan standar terminologi dalam medis yang akurat digunakan dalam kegiatan registrasi, dokumentasi, dan monitoring keamanan produk obat dalam siklus pengembangan, mulai dari uji klinis hingga pengawasan pasca-pemasaran. (SUMBER : Siaran Pers BPOM)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *