Efektifkan Kartu Tani untuk Pemerataan Pupuk Bagi Petani

Efektifkan Kartu Tani untuk Pemerataan Pupuk Bagi Petani
FOTO : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Metubun

Parigi Moutong, Saurus Trans Inovasi – Kelangkaan, distribusi dan pemerataan pupuk untuk petani kerap menjadi masalah setiap tahun, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mengurai persoalan tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Metubun mengatakan, persoalan pupuk harus diselesaikan dengan komitmen bersama  dan memerlukan inovasi sesuai kondisi terkini di lapangan.

Bacaan Lainnya

“Ini merupakan problem yang sampai sekarang kami terus terang masih melakukan inovasi-inovasi bagaimana sebenarnya persoalan menyangkut pupuk di lapangan. karena berbicara soal jumlah dibanding 2022, kita 2023 ini mengalami peningkatan yang signifikan untuk alokasi pupuk dari pusat,” jelas Nelson kepada sejumlah wartawan, yang ditemui usai menghadiri HUT ke-21 Parigi Moutong, di Parigi, Senin 10 April 2023.

Menurut Nelson Metubun, salah satu solusinya yaitu dengan mengefektifkan penggunaan Kartu Tani, yang sebenarnya sudah mulai diprogramkan sejak tahun 2017. Hanya saja kata ia, sampai dengan tahun 2023 ini, Kartu Tani masih sulit diaplikasikan secara efektif di Sulawesi Tengah.

“Seandainya kartu tani ini jalan dengan semestinya, sepertinya tidak akan ada lagi keluhan petani soal ketersediaan dan serapan pupuk. Karena dengan Kartu Tani diharapakan pola distribusi berdasarkan NIK. Bukan by name by adress lagi,” terangnya.  

Nelson mencontohkan salah satunya di Parigi Moutong, setelah ditelusuri masih banyak lahan pertanian yang pemiliknya tidak memiliki identitas kependudukan atau KTP. Hal itu mempersulit proses pendataan yang pada dasarnya harus mengimput Nomor Induk Kependudukan (NIK) didalam sistem.  

“Ini kendala khusus Parigi Moutong saya bisa kasi gambaran bahwa kita punya luasan di sini 27 ribu hektar seingat saya, nah dari 27 ribu ini kira-kira baru 50-60%  luasan lahan yang identitas kepemilikannya bisa ditelusuri. Kita punya orang tua, bapak pemilik lahan asli sudah uzur (60-70 tahun). Seharusnya memiliki KTP yang didalamnya NIK untuk diinput ke dalam sistem. Tetapi sebagian besar tidak punya KTP,” jelasnya.

Sehingga kata dia, karena pemilik lahan yang tidak memiliki KTP ini maka kendala terbesar adalah mengsinkronkan antara jumlah pupuk yang harus didistribusi dengan data induk pada kelompok tani.

“Dengan tidak adanya KTP oleh sejumlah pemilik lahan otomatis jumlah luasan kita berkurang. Karena tidak terinput. Ini berpengaruh pada jumlah kuota pupuk. Tetapi,  Sekali lagi saya tekankan bahwa kuota sangat cukup sebenarnya. Sangat sangat cukup,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar