Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat, DPRD Kabupaten Parigi Moutong tetap menganggarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
“Baik paruh waktu maupun penuh waktu, karena sampai detik ini belum ada payung hukum bagi kita untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Jadi, tetap kita anggarkan,” kata Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh ditemui usai rapat kerja Badan Anggaran, Kamis, 19 November 2026.
Alfres mengatakan, hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak, disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran gaji PPPK.
Penyesuaian baru dapat dilakukan, apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan atau regulasi yang mengatur pengalihan pembiayaan tersebut.
Alfres menyebutkan, anggaran gaji PPPK guru mencapai sekitar Rp112 miliar. Jika nantinya pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan, anggaran yang telah disiapkan daerah berpotensi dialihkan untuk membiayai program pembangunan lainnya.
“Kalau nanti pusat mengambil alih pembiayaan tersebut, tentu ada ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Tetapi, kita belum tahu seperti apa kebijakannya,” ujar Alfres.
Alfres menambahkan, ruang fiskal yang tersedia dari kemungkinan pengalihan pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pembangunan.
“Kita juga harus memperhatikan pemerataan, karena masih banyak jalan usaha di kecamatan hingga desa-desa yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Senada itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto menegaskan, anggaran gaji PPPK tetap harus disiapkan dalam RAPBD 2027 untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan maupun penerbitan surat keputusan pengangkatan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengambil risiko dengan menghilangkan alokasi tersebut sebelum ada kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia memperkirakan, apabila pembiayaan gaji PPPK nantinya sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran paling lambat April 2027.
“Anggarannya tetap kita alokasikan untuk berjaga-jaga. Jangan sampai nanti surat keputusan mereka keluar pada Januari, sementara mereka sudah harus menerima gaji,” pungkasnya.







Alamat Redaksi :