Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong tengah melakukan verifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga tingkat desa, untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki data ATS yang sebelumnya menunjukkan ketidaksesuaian.
Bappelitbangda Parigi Moutong, berharap dalam pendataan ini pemerintah kecamatan dan desa dapat berperan aktif dalam memastikan kebenaran data anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan verifikasi langsung diperlukan sebelum pemerintah menetapkan program penanganan. Menurutnya, perencanaan intervensi tidak boleh disusun berdasarkan data yang belum terkonfirmasi.
“Saat ini Dinas Pendidikan sedang turun langsung melakukan verifikasi hingga tingkat desa. Kami belum bisa memastikan kapan seluruh data itu selesai karena prosesnya masih berjalan,” kata Irdan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat pekan kemarin.
Ia menjelaskan, setelah hasil verifikasi diperoleh, Bappelitbangda akan kembali menelaah data yang masuk. Pemerintah juga akan meminta komitmen camat dan kepala desa untuk membantu memastikan kebenaran data di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat hasil pendataan, terutama dalam memastikan apakah anak yang tercatat tidak sekolah benar-benar berada dalam kondisi tersebut atau sudah mengikuti pendidikan melalui jalur non formal, misalnya lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Saya berharap, ketika data sudah diketahui kondisinya, kita bisa segera menyusun perencanaannya. Data yang sudah masuk juga akan kita lihat kembali, termasuk meminta komitmen kepala desa dan camat untuk memastikan kebenaran data di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kata dia, dengan data yang telah dipastikan, intervensi dapat diarahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ia berharap proses verifikasi dapat segera diselesaikan karena hasilnya berkaitan dengan tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Keterlambatan penyelesaian data dikhawatirkan membuat pemerintah kehilangan momentum untuk menyiapkan program penanganan ATS.
Alamat Redaksi :