Parigi Moutong, Zenta Inovasi — Sebanyak 1.133 nelayan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut, hasil koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bupati Parigi Moutong mengatakan, alokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan perlindungan bagi nelayan yang memiliki risiko pekerjaan tinggi.
“Beberapa waktu lalu kita di KKP meminta asuransi perlindungan nelayan. Alhamdulillah, kita mendapat lebih dari seribu nelayan. Sementara jumlah nelayan kita kurang lebih 15 ribu orang. Ini akan terus kita perjuangkan agar jumlah penerimanya bisa ditambah,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja petugas lapangan dan penyuluh perikanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Parigi, Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, perlindungan tersebut penting mengingat pekerjaan nelayan memiliki risiko kecelakaan, terutama ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, Mohammad Nasir, menjelaskan, penetapan 1.133 nelayan sebagai penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil koordinasi Bupati dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 14 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Parigi Moutong memaparkan potensi sumber daya perikanan serta jumlah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan di Parigi Moutong.
“Pada saat itu dipaparkan bahwa jumlah masyarakat nelayan dengan risiko pekerjaan tinggi mencapai sekitar 15 ribu orang. Alhamdulillah, dari hasil pertemuan tersebut, pada Oktober kami telah mendapatkan SK penetapan nelayan yang memperoleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.133 orang,” jelas Nasir.
Ia mengatakan, program tersebut memberikan perlindungan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia saat melaut.
Manfaatnya mencakup santunan kepada keluarga yang ditinggalkan serta biaya pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain memperjuangkan perlindungan jaminan sosial, pemerintah daerah juga mendorong penguatan pendataan nelayan melalui koordinasi dengan penyuluh dan petugas teknis lapangan.
Menurut Nasir, pendataan yang valid menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat perikanan.
Salah satu instrumen pendataan tersebut adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), yang berfungsi sebagai identitas bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
“Kartu ini menjadi identifikasi bahwa mereka benar-benar berprofesi sebagai nelayan. Kartu tersebut juga menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh barcode yang berkaitan dengan program bagi nelayan,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :