Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan komitmen dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas tetap berjalan setelah desa itu ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi pada 2023.
Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Aris Dedy Arham, mengatakan pendampingan dan evaluasi tersebut bukan sekadar memastikan predikat yang telah diperoleh, tetapi juga melihat sejauh mana prinsip antikorupsi diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin melihat apakah desa ini tetap bersih dan konsisten menjalankan lima komponen Desa Antikorupsi, yaitu tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal,” ujarnya.
Menurut Aris, keberlanjutan program menjadi perhatian penting, terutama ketika terjadi pergantian kepala desa maupun perangkat desa. Pengetahuan dan komitmen yang telah dibangun melalui bimbingan teknis pada 2023 harus tetap diwariskan kepada aparatur yang baru agar program tidak berhenti karena perubahan personel pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab meskipun terjadi perubahan skema dan besaran anggaran. Menurutnya, perubahan bentuk dukungan anggaran tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola setiap sumber daya yang diterima.
“Walaupun dana pengelolaan semakin kecil atau hanya 30 sampai 40 persen dari yang pernah diterima sebelumnya, tanggung jawab Bapak dan Ibu tetap 100 persen. Hanya format dan bentuknya yang berbeda, ada uang dan ada program,” jelasnya.
Aris menjelaskan, monitoring Desa Antikorupsi memiliki siklus pemantauan berjenjang. Review ringan dilakukan setiap enam bulan oleh Inspektorat dan dinas terkait, sedangkan monitoring oleh KPK dilaksanakan setiap dua tahun. Selanjutnya, evaluasi ulang kelayakan predikat Desa Antikorupsi dijadwalkan pada tahun kelima atau 2028 dengan melibatkan kementerian terkait.
Ia berharap standar tata kelola yang telah dicapai Desa Kotaraya Selatan tetap dipertahankan sehingga desa tersebut dapat menjadi contoh penerapan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Kami akan datang kembali pada 2028 bersama Kemendagri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan untuk menilai konsistensi ini dalam bentuk penilaian ulang. Hari ini kami mencoba mengukur sejauh mana Desa Kotaraya Selatan menerapkan indikator Desa Antikorupsi,” katanya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Wakil Bupati Abdul Sahid, Inspektur Inspektorat Sakti Lasimpala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ervian Aksa Yosa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lainnya seperti Kepala Dinas TPHP, Kepala Dinas KOMINFO, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas PUPRP.
Alamat Redaksi :